Prabowo Retreat Kepala Daerah Terpilih, Pengamat Harap Pemerintahan Bersih dan Bebas Korupsi

  • Bagikan
Ilustrasi Calon Kepala Daerah

MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Para kepala daerah terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, rencananya akan dikumpulkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto guna mengikuti pembekalan atau retreat. Kegiatan retreat sebelumnya juga diterapkan kepada seluruh anggota Kabinet Merah Putih di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Provinsi Jawa Tengah, pada Oktober 2024 lalu.

Adapun retreat bagi kepala daerah terpilih ini dilakukan Presiden agar mereka mempunyai persepsi yang sama terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh pemerintah. Termasuk untuk menyinkronkan antara kebijakan pusat dan daerah. Di mana, diharapkan pemerintah daerah juga melaksanakan program-program pemerintah pusat.

Selain itu, dalam retreat nantinya Presiden juga akan berencana melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mensosialisasikan tentang pemberantasan korupsi. Sebagaimana diketahui, dari data KPK setidaknya terdapat 167 wakil kota, bupati, maupun wakilnya terjerat kasus korupsi selama periode 2004.

Pengamat politik dari Universitas Hasanuddin Rizal Pauzi mengatakan wacana retreat ini merupakan satu kemajuan bagi pemerintahan, utamanya di daerah. Di mana, menurutnya, salah satu permasalahan yang sering terjadi selama ini adalah tidak sinkronnya antara kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

"Menurut saya rencana presiden mengadakan retreat atau pembekalan untuk kepala daerah saya pikir bagus. Karena memang salah satu masalah kita hari ini adalah soal sinkronisasi pembangunan," kata Rizal.

Ia menilai, selama ini program antara pemerintah pusat dengan daerah kerap tidak sejalan. Untuk itu, lewat pembekalan yang belum ada jadwalnya ini diharapkan bisa menjadi satu langkah untuk menyamakan persepsi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memajukan daerah-daerah, utamanya di Sulsel.

"Kita tidak memulai dengan kesamaan antara pemerintah pusat, provinsi dan daerah. Barangkali dengan pembekalan model ini bisa membangun visi bersama, termasuk di dalamnya menjadi langkah awal di dalam sinkronisasi pembangunan," ujar dia.

Menurut Rizal, kegiatan ini juga penting dilakukan apalagi pemerintahan Prabowo-Gibran saat ini terus menyempurnakan salah satu program nasional yang menyasar sekolah-sekolah, yaitu program makan bergizi gratis (MBG).

"Tentu ini juga menjadi hal penting, apalagi presiden punya program yang sangat penting, adanya sinergi program makan siang gratis. Jadi itu penting adanya kesepahaman dan kesamaan visi untuk pembangunan ke depan, baik tingkat pusat, provinsi maupun daerah," tutur Rizal.

Sementara rencana pelibatan KPK dalam retreat, kata Rizal, ini juga sangat penting dilakukan karena korupsi terjadi bukan hanya karena perilaku pejabatnya yang buruk melainkan karena sistem yang kurang maksimal.
Terlebih, di era pemerintahan Prabowo-Gibran, mereka disebut memiliki pemahaman lain terkait pemberantasan korupsi di Indonesia. Mereka beranggapan, penindakan dan pencegahan harus sejalan.

"Saya pikir itu juga bagus, karena korupsi ini bukan hanya pada niat atau perilaku pejabatnya, tapi juga biasanya karena sistemnya yang kurang bagus. Sehingga pelibatan KPK dalam pencegahan itu penting untuk dilakukan sejak awal," imbuh dia.

"Apalagi ada perubahan mindset dari misi Presiden Prabowo-Gibran itu adalah bagaimana 50 persen pencegahan dan 50 persen penanganan. Jadi perubahan paradigma ini tentu harus sejalan hingga level bawa, karena selama ini kan 30 persen pencegahan, 70 persen penindakan," lanjut Rizal.

Sementara itu, peneliti Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi, Anggareksa menilai pembekalan atau retreat ini hanya akan sia-sia jika tidak dilakukan evaluasi yang berlanjut. Mengingat retreat terhadap ratusan anggota Kabinet Merah Putih sebelumnya banyak mendapatkan penilaian negatif dari masyarakat karena beberapa di antaranya kinerjanya buruk.

"Jika berkaca pada retreat menteri kemarin maka harus dilakukan evaluasi dan perbaikan, karena jika melihat kinerja menteri saat ini lebih banyak blunder dan kinerjanya buruk," tutur Angga.

Begitu juga dengan pelibatan KPK dalam kegiatan ini, menurut Angga, pemberantasan korupsi di Indonesia bukan hanya pada perbaikan mental pejabatnya, tapi juga harus disertai hukum yang berat guna memberikan efek jera.

Apalagi jika melihat putusan-putusan pengadilan terhadap pelaku kasus korupsi di Indonesia selama ini masih banyak mendapatkan hukuman yang sangat rendah. Salah satunya yang ramai dikritik masyarakat adalah putusan Harvey Moeis selam 6,5 tahun penjara di kasus korupsi timah, padahal perbuatannya merugikan negara sebesar Rp 300 triliun.

"Sebenarnya tanpa ada retreat pun itu sudah menjadi tugas KPK untuk melakukan pencegahan korupsi. Menurut saya masalahnya bukan di sektor pencegahan, namun di sektor penindakan yang mana hukuman koruptor sangat ringan sehingga tidak membuat efek jera," ujar Angga. (isak pasa'buan/C).

  • Bagikan