"Kami berbicara langsung dengan orang tua siswa mengenai harapan mereka. RDP ini akan menghasilkan evaluasi yang mendalam agar masalah serupa tidak terjadi lagi di masa mendatang," jelasnya.
DPRD Sulsel menekankan bahwa evaluasi sistem pendidikan harus dilakukan secara menyeluruh agar tidak ada lagi siswa yang dirugikan akibat kesalahan administratif.
"Insya Allah, kami targetkan solusi ini dapat selesai dalam bulan ini juga," pungkas dr. Fadli Ananda.
Sementara itu, Anggota DPRD Kota Makassar, Fatma Wahyudin, menjelaskan bahwa RDP ini diadakan untuk menindaklanjuti permasalahan dalam pengelolaan data Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) akibat kelalaian pihak sekolah.
Politisi Demokrat itu menegaskan bahwa kelalaian Dinas Pendidikan berdampak langsung pada siswa yang gagal mengikuti SNBP 2025. Sebagai bentuk pengawasan, Komisi E DPRD Sulsel berupaya mencarikan solusi terbaik demi masa depan siswa SMA dan SMK yang menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.
"Jika kejadian ini terulang, kami mendesak Kepala Dinas Pendidikan Sulsel untuk mengevaluasi kepala sekolah yang tidak maksimal menjalankan tugasnya," tegas Fatma.
"Semangat prestasi anak didik harus didukung oleh kepala sekolah dan jajaran guru. Hal ini demi tercapainya masa depan generasi penerus bangsa yang membanggakan keluarga dan daerahnya," pungkasnya. (Yadi/B)
