"Sekarang, situasinya berbeda. APBN bertambah, APBD juga bertambah, jadi yang dilakukan adalah penataan ulang, bukan sekadar pemotongan," ungkapnya.
Dengan kondisi ekonomi nasional yang telah pulih dan pendapatan negara yang meningkat, kebijakan efisiensi saat ini difokuskan pada penataan ulang anggaran agar terhindar dari pemborosan pada belanja yang tidak produktif.
"Langkah ini, menurut Rahman Pina, merupakan upaya strategis untuk memastikan pembangunan ekonomi nasional berjalan efektif dan berkelanjutan," tukasnya.
Sedangkan, Anggota DPRD Sulsel, Kadir Halid menegaskan bahwa sesuai apa menjadi edaran Presiden, tentu DPRD Sulsel akan mengawasi setiap jakanya anggaran yang digunakan Pemprov Sulsel oleh pemerintahan yang baru yakni Sudirman-Fatma.
"Selain edaran pak Presiden soal efisiensi anggaran. Perlu pengawasan legislatif, mak seluruh pemangku kepentingan untuk bersinergi soal efisiensi anggaran yang harus dilakukan saat ini," jelas Kadir.
Politisi Golkar itu menekankan, untuk Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel yang baru. Dengan kondisi keuangan yang terbatas, koordinasi dan komunikasi sangat dibutuhkan untuk menjalankan tugas selama lima tahun ke depan.
