MAKASSAR, RAKYATSULSEL – Suasana rapat paripurna DPRD Sulsel, Senin (14/4/2025), memanas usai anggota Fraksi PKS, Yeni Rahman, melontarkan kritik keras terhadap Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman (ASS), yang kembali absen dalam sidang paripurna bersama DPRD Sulsel.
Yeni menilai, ketidakhadiran Gubernur dalam rapat paripurna masa sidang kedua tahun 2024–2025 merupakan bentuk ketidakhormatan terhadap lembaga legislatif.
Menurutnya, forum paripurna merupakan momen istimewa untuk menyampaikan aspirasi rakyat dan semestinya dihadiri langsung oleh kepala daerah.
"Saya sudah sepuluh tahun di DPRD Makassar, dan belum pernah melihat hanya asisten yang mewakili kepala daerah dalam forum seperti ini. Minimal Sekda hadir, itu pun kalau wali kota benar-benar berhalangan," tegas Yeni dalam forum.
Selain soal absensi, Yeni juga menyoroti kebijakan Pemprov Sulsel yang dinilai lemah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, khususnya layanan kesehatan. Ia menyinggung surat edaran Pemprov yang disebut menghentikan sementara pembayaran BPJS daerah.
"Pelayanan kesehatan itu tidak bisa dinegosiasikan. Tahun 2024, kalian tidak mau bayarkan. Terlalu sibuk mengutak-atik APBN, tapi kebutuhan rakyat diabaikan. Bantuan keuangan belum diselesaikan, utang juga tidak dituntaskan," sambungnya.
Yeni mendesak agar surat edaran tersebut segera dicabut. Ia mencontohkan bahwa Pemkot Makassar tetap memberikan pelayanan meski dalam kondisi keuangan yang sama.
"Jadi tidak ada alasan bagi Pemprov Sulsel untuk menghentikannya," ucapnya lagi.
Ia pun berharap, ke depan paripurna tidak dilaksanakan apabila Gubernur kembali tidak hadir. "Kalau Gubernur tidak hadir, lebih baik paripurna tidak usah digelar. Kita bekerja secara kolektif-kolegial untuk membangun Sulsel," tandasnya.
Menanggapi kritik tersebut, Wakil Ketua DPRD Sulsel, Rahman Pina, menyampaikan apresiasi atas sikap tegas Fraksi PKS. Ia juga menekankan pentingnya kehadiran unsur pimpinan Pemprov dalam forum formal seperti paripurna.
"Terima kasih kepada Fraksi PKS. Soal ketidakhadiran Gubernur atau Wakil Gubernur, minimal Sekda semestinya hadir. Kami minta hal ini disampaikan kepada Gubernur melalui asisten yang hadir hari ini," tuturnya. (Yadi/B)
