MAKASSAR, RAKYATSULSEL – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sulawesi Selatan menggelar kegiatan Coffee Morning bersama awak media di Selasar Aula Kanwil, Rabu (16/4/2025).
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkum Sulsel, Andi Basmal, didampingi para pimpinan tinggi pratama, antara lain Kepala Divisi Pelayanan Hukum Demson Marihot, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Heny Widyawati.
Juga hadir Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Meydi Zulqadri, Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Andi Haris, serta Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Muh Tahir.
Dalam sambutannya, Kakanwil Andi Basmal menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada insan pers atas dukungan dan sinergi yang telah terjalin selama ini.
“Terima kasih atas sinergi dan kerja sama yang telah terbangun dengan seluruh teman-teman media. Berkat media, sejumlah program dan agenda Kemenkum Sulsel bisa tersosialisasi dengan baik,” ujar Andi Basmal.
Ia juga memaparkan sejumlah capaian positif Kanwil Kemenkum Sulsel, mulai dari layanan Administrasi Hukum Umum (AHU), Kekayaan Intelektual (KI), Peraturan Perundang-undangan (PP), Pembinaan Hukum Nasional, hingga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).
“Semua sektor menunjukkan tren positif. Bahkan capaian Kanwil Kemenkum Sulsel termasuk salah satu yang terbaik secara nasional,” katanya.
Andi Basmal menegaskan, keberhasilan tersebut tidak lepas dari kontribusi media dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat secara luas. “Semoga kolaborasi ini terus terjaga dan semakin diperkuat ke depan,” harapnya.
Meski begitu, ia mengakui saat ini pihaknya menghadapi tantangan terkait keterbatasan anggaran untuk kerja sama media akibat kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat.
“Kami sudah mengusulkan agar alokasi anggaran kerja sama media bisa ditambah pada anggaran perubahan mendatang. Karena kami ingin menggandeng lebih banyak media,” pungkasnya.
Kegiatan Coffee Morning ini menjadi ruang diskusi santai antara Kanwil Kemenkum Sulsel dan jurnalis, dalam rangka memperkuat hubungan kelembagaan dan mendukung transparansi informasi publik. (*)
