Sebagai bentuk dukungan konkret, Pemkot Makassar telah menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Ketahanan Pangan, dan Dinas Sosial, untuk bersinergi menyukseskan pelaksanaan MBG, termasuk dalam hal pendataan dan distribusi agar tepat sasaran.
Aliyah juga menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan program.
“Program ini adalah hak masyarakat. Saya minta seluruh warga ikut memantau dan segera melapor jika menemukan indikasi penyimpangan,” katanya.
Dukungan penuh yang ditunjukkan Wakil Wali Kota dan seluruh jajaran Pemkot Makassar mencerminkan keseriusan dalam membangun sistem pelaksanaan MBG yang akuntabel, transparan, dan berkeadilan.
Dalam rapat tersebut, Aliyah didampingi oleh sejumlah pejabat OPD, antara lain Asisten II Fathur Rahim, Kepala Bappeda Andi Zulkifli Nanda, Kadis Kesehatan Nursaidah Sirajuddin, Kadis P3A Achi Sulaeman, Kadis Sosial Ita Isdiana, Kadis Perikanan dan Pertanian Evy Aprialti, Plt Kadis Pendidikan Andi Bukti Djufri, Plt Kadis Ketahanan Pangan Aryat Puspasari Abady, Kabag Pemberdayaan Masyarakat Anshar, dan Kabag Perekonomian Nur Kamarul Zaman.
Turut hadir pula seluruh kepala daerah se-Sulsel serta jajaran pemerintah tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa se-Provinsi Sulawesi Selatan. (Shasa/A)
