MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Tim 5 DPW PKB Sulsel menolak seorang wakil kepala daerah asal Sulsel yang berniat ingin memimpin DPC PKB. Sebabnya, tak ada jaminan DPW PKB Sulsel untuk bisa memastikan wakil kepala daerah tersebut ditunjuk oleh DPP menjadi Ketua DPC.
Hal itu diungkapkan oleh Anggota Tim DPW PKB Sulsel, Wawan Mattaliu. Menurutnya, sebelumnya ada seorang wakil kepala daerah berlatar politisi yang berniat untuk mencalonkan diri sebagai Ketua DPC PKB di daerah. Namun, urung dilanjutkan.
Menurut Wawan, wakil kepala daerah tersebut membutuhkan kepastian dari pihak DPW PKB Sulsel, ketika mendaftar sebagai calon. Tapi, DPW PKB tak bisa memberi jaminan tersebut.
"Kemarin ada wakil. Tidak perlu saya sebut daerahnya. Dia butuh garansi agar dia yang memimpin. Tapi kami bilang, kami tidak punya kewenangan pada tataran itu. Itu wilayah DPP yang menentukan setelah membaca UKK 1 dan UKK 2," ujar Wawan, pada Selasa (28/4/2026).
Wawan menjelaskan, PKB punya mekanisme tersendiri dalam memilih ketua. Selain ditentukan oleh DPP, kata Wawan, seorang kandidat mesti mengikuti uji kepatutan dan kelayakan (UKK) sebanyak dua kali. Pertama dilakukan dengan menggunakan jasa pihak eksternal, dan berikutnya akan dilakukan oleh DPP.
"Karena mekanismenya sangat demokratis seperti ini sehingga kita tidak punya garansi, kalau dia yang maju, dia yang menang. Itu yang menjadi persoalan. Karena PKB menganut instrumen demokrasi berbasis ilmiah dalam bacaannya. Sehingga kami tidak bisa menggaransi orang-orang yang kami inventarisir itu untuk melalui proses," ungkap Wawan.
Saat ini, Musyawarah Cabang (Muscab) PKB se-Sulsel sudah memasuki tahapan kedua. Rencananya, Rabu (29/4/2026) besok, akan digelar UKK ke-2 yang berlangsung di Kantor DPW PKB Sulsel.
Total yang akan mengikuti UKK ke-2 yakni sebanyak 35 orang. Wawan mengungkap, bila rata-rata daerah diikuti oleh 2 hingga 5 calon. Tapi ada juga yang tunggal.
"Interviewnya seputaran mau dibawa kemana ini PKB, Quo Vadis PKB, dan sebagainya," ucap Wawan.
Berdasarkan hasil pileg 2024 lalu, sejumlah daerah mengalami catatan kurang meyakinkan. Kursi PKB di DPRD turun signifikan. Seperti di Gowa, yang sebelumnya berhasil meraih 4 kursi menjadi 1. Begitu juga di Barru, yang periode sebelumnya berhasil merebut 5 kursi, juga anjlok tersisa 2 kursi.
