Berdasarkan hasil pemantauan tersebut, Ashari mengungkapkan ketersediaan stok minyak goreng di gudang distributor sudah mulai normal. Ashari menyebut, di salah satu distributor di gudang milik Mitra Jaya Abadi tersedia sekitar 30.000 liter minyak goreng kemasan.
“Saya langsung ketemu dengan Mitra Jaya Abadi, di sini kurang lebih sekitar 30.000 ribu liter minyak goreng,” ujar dia.
Ashari menjelaskan bahwa kelangkaan minyak goreng yang sempat terjadi di tengah masyarakat akibat dari suplai minyak goreng yang tertahan karena ada penghitungan rafaksi. Rafaksi merupakan selisih harga asli dan harga yang ditetapkan pemerintah. Sehingga, nantinya selisih harga tersebut yang akan dibayarkan oleh pemerintah.
Ashari mengaku saat ini perhitungan selisih harga telah rampung dan sudah terbayarkan. Sehingga, suplai minyak goreng ke pihak distributor mulai normal.
“Nah, ini kan, tidak gampang menghitung rafaksi, tapi sekarang sudah selesai. Mulai hari Senin lalu distributor mulai normalkan suplai,” ujar dia.
Sementara untuk ketersediaan di retail, Ashari mengatakan harus ada purchase order (PO) yang diajukan ke distributor agar dilakukan pengiriman. Ashari mengaku telah berkoordinasi dengan pihak Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) untuk berkomunikasi dengan pihak-pihak ritel agar segera mengirimkan PO kepada pihak distributor.
“Saya sudah hubungi Aprindo agar menyampaikan ke teman-teman retail secepatnya mengirimkan PO agar segera dikirim oleh distributor,” imbuh Ashari.
Satuan Tugas (Satgas) Pangan Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sulsel mengaku terus mengawasi ketersedian stok minyak goreng di sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan.
Kepala Sub Direktorat Industri Perdagangan Ditreskrimsus Polda Sulsel, Komisaris Indra Waspada Yudah yang dikonfirmasi mengatakan, sejauh ini pihaknya terus melakukan pengawasan terhadap distributor, atau ritel termasuk konsumen.
“Setelah ada penerapan satu harga dari pemerintah kita sudah rapat dengan pemerintah Provinsi Sulsel dengan perwakilan seluruh distributor. Intinya kita siap menjalankan kebijakan pemerintah yakni pengawasan,” kata Indra.
Satgas Pangan Dirkrimsus Polda Sulsel telah turun ke lapangan melakukan pengecekan. Hanya saja yang jadi persoalan utama adalah tidak adanya barang di tingkat ritel.
