Terakhir pada indikator keempat, terkait dengan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu melalui koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah Kabupaten Gowa dan seluruh pihak yang terkait berjalan dengan baik.
Kolaborasi ini pun memunculkan niat dari Pemerintah Kabupaten Gowa untuk membangunkan kantor permanen bagi Bawaslu Kabupaten Gowa.
"Tahun ini rencananya akan dibangun tepat disampingnya KPU supaya memudahkan juga Kepolisian untuk melakukan pengamanan," ujarnya.
Catatan lainnya yang diharapkan Adnan dapat dimaksimalkan pada Pemilu 2024 mendatang adalah bagaimana netralitas aparatur sipil negara (ASN), maupun TNI dan Polri bisa terwujud dalam mengawal pesta demokrasi yang adil. Apalagi, berdasarkan catatan Bawaslu Gowa, pada Pilkada 2020 lalu tercatat sekitar enam orang ASN ditemukan tidak netral.
"Kita berharap dengan digelarnya kegiatan sosialisasi ini dapat memberikan referensi bagi ASN, TNI, dan Polri. Sehingga semuanya berjalan dengan baik lancar dan sesuai dengan harapan kita semua," tegas Adnan.
Sementara, Samsuar Saleh mengatakan, saat ini pihaknya telah mulai melakukan rapat koordinasi terkait pencegahan-pencegahan pelanggaran sejak dini yang kemungkinan besar akan dilakukan oleh ASN.
"Jadi sosialisasi ini akan berlanjut terus. Sehingga kedepan pelanggaran yang dilakukan oleh ASN kalau bisa zero pelanggaran," kata Samsuar Saleh.
Sementara, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Prof Muhammad dalam materinya menegaskan, dalam setiap proses pemilu maupun pilkada. Berbagi daerah tidak pernah terlepas dari kasus netralitas ASN.
"Sebenarnya jumlah kasus ASN yang ditemukan tidak netral pada Pilkada di Gowa itu nilainya tidak ada apa-apanya jika dibandingkan beberapa daerah di Pulau Jawa," terangnya.
Hanya saja, hal tersebut memang perlu menjadi catatan penting untuk mendapat perhatian penuh dari pihak penyelenggara pemilu. Termasuk juga dari pemerintah daerah.
