Selain itu, di beberapa kampus dan sekolah telah dilakukan sosialisasi pengawasan partisipatif. Kepada kaum disabilitas juga telah diberikan penguatan mengenai kepemiluan.
Pemerintah daerah memberikan fasilitas kantor kepada Bawaslu Wajo agar dapat bekerja dan berkinerja secara profesional dan optimal.
"Di tahun 2020 kita juga telah bersama-sama menandatangani nota kesepahaman untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun demokrasi yang sehat di lingkup Wajo. Semua hal yang telah kita lakukan sampai dengan saat ini dan nanti selanjutnya, semua bermuara agar penyelenggaraan pemilihan umum dapat berlangsung secara jujur, adil, dan transparan," jelasnya.
Sementara, Ketua Bawaslu Wajo, Abdul Malik, mengatakan sosialisasi netralitas ASN, TNI, dan Polri sangat perlu. Di Wajo ada ribuan ASN yang jika dialirkan suaranya ke pemilu, bisa menguntungkan calon peserta pemilu atau sebaliknya.
Narasumber dalam sosialisasi, yakni Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu periode 2017-2022, Prof. Dr. Muhammad, M.Si., dan Ketua Bawaslu Sulawesi Selatan (Sulsel), H.L. Arumahi. Hadir Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wajo, Haedar, komisioner Bawaslu Wajo, serta kepala perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wajo. (*)
