Olehnya ia berharap pemerintah provinsi memberikan data kepada seluruh kabupaten/kota Sulsel jenis komoditas yang surplus di wilayah masing-masing agar kerjasama antar daerah bisa dilakukan tanpa harus keluar dari daerah Sulawesi Selatan, dan inflasi daerah juga mampu dikendalikan.
Sementara, Kepala Perwakilan BI Sulawesi Selatan, Causa Iman Karana mengatakan pada September 2022 ini Sulawesi Selatan mengalami inflasi tahunan sebesar 6,35 persen (yoy), dimana secara spasial dari 5 Kota IHK (Bulukumba, Makassar, Palopo, Parepare dan Watampone).
Sementara, Kota Palopo merupakan daerah yang mengalami inflasi bulanan tertinggi sebesar 1,74 persen (mtm) sedangkan inflasi bulanan terendah dialami oleh kota sebesar 0,92 persen (mtm).
"Inflasi daerah disumbang oleh kenaikan harga bensin, angkutan udara, angkutan dalam kota, pasir, dan angkutan antar kota. Sementara potensi komoditas penyumbang inflasi secara historis dalam 5 tahun terakhir yakni cabe rawit, cabe merah, ikan bandeng, bawang merah, dan angkutan udara," urainya.
Olehnya ia menghimbau agar seluruh kepala daerah bisa menindaklanjuti arahan presiden terkait upaya pengendalian inflasi dan komitmen tersebut diharapkan dapat dilakukan salah satunya melalui optimalisasi anggaran seperti, APBD, BTT dan belanja wajib dua persen dari DAU dan DBH untuk pengendalian inflasi.
"Pemerintah Provinsi/kabupaten/kota diharapkan dapat terus berinovasi dalam pengendalian inflasi seperti melalui kerjasama antar daerah hingga tahap operasionalisasi dan program urban farming melalui program mandiri benih untuk mendorong ketersediaan pasokan," tutupnya. (*)
