TAKALAR, RAKYATSULSEL - Pasca rapat koordinasi antara P2KD tingkat Kabupaten dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Takalar di Aula Kantor Bupati Takalar, Senin (21/11/2022) kemarin, ratusan massa dari 19 desa kembali melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Dinas Sosial dan PMD Takalar, Selasa (22/11/2022).
Massa aksi menilai, Forkopimda Takalar tidak mempertimbangkan dengan matang saat melakukan keputusan bersama dengan P2KD tingkat Kabupaten yang tetap ingin melanjutkan tahapan Pilkades serentak itu meski diwarnai aksi penolakan.
“Dimana dalam rapat itu memutuskan tetap dilanjutkan tahapan Pilkades, Forkopimda tidak melihat bahwa bagaimana situasi dan kondisi masyarakat saat ini di desa, khususnya masyarakat di 19 desa yang menolak Pilkades serentak tersebut,” kata Syamsul Bahri, bakal calon kepala desa Sampulungan.
Sementara jenderal lapangan aksi Aditia juga menuntut Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak Kabupaten Takalar yang rencananya akan dihelat pada 4 Desember 2022 itu dibatalkan. Mereka menilai Pilkades serentak itu sarat dengan kecurangan yang dilakukan oleh P2KD tingkat Kabupaten.
“Demokrasi adalah sistem yang begitu suci namun nyatanya demokrasi yang suci ini kemudian dinodai oleh oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Saya tekankan jikalau Pilkades serentak itu kemudian tetap dilanjutkan maka yakin dan percaya Takalar akan terjadi konflik horisontal,” tegas Aditia. (Adhy)
