MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Pemerintah Provinsi Sulsel dalam hal ini Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan (TPHBun) Sulsel menilai rencana impor beras oleh pemerintah pusat tidak perlu dilakukan. Pasalnya, di Sulsel sendiri memiliki ketersediaan beras yang masih dapat terpenuhi.
"Beras di Sulsel sendiri antara kebutuhan dan produksi kita kan surplus. jadi otomatis kita untuk skala provisi sulsel tidak membutuhkan beras impor, beras masuk ke Sulsel," ujar Kepala Dinas TPHBun Sulsel, Imran Jausi, Senin (12/12).
Diketahui, pemerintah pusat yang berencana akan mengimpor beras sebanyak 500 ton. Di mana, hal tersebut dilakukan untuk mengisi ketersediaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
Lanjut, kata Imran, Provinsi Sulsel telah menjadi penyuplai beras untuk provinsi-provinsi lain di Indonesia seperti di kawasan Timur Indonesia, Kalimantan, bahkan ke Pasar Induk Cipinang.
"Aman (ketersediaan) bahkan menurut kami, saya fikir tidak tepat kalau ada beras impor yang masuk ke Sulsel," ucapnya.
Namun, Imran mengatakan rencana kebijakan impor beras tersebut bukan berada di Pemerintah Provinsi tapi merupakan kewenangan dari pemerintah pusat. Sehingga, Ia menilai beras impor tidak perlu dimasukkan ke Sulsel karena ketersediaan masih cukup bahkan over stock.
"kebijakan impor ini kan bukan kebijakan yang diatur oleh pemprov tapi itu kewenangan pemerintah pusat," tuturnya.
Maka dengan kondisi tersebut, Imran menyebut Sulsel siap menyuplai beras ke provinsi-provinsi lain di Indonesia jika diminta oleh pemerintah pusat untuk sebagai cadangan pangan pemerintah.
"Yang tercatat itu 13 provinsi (yang disuplai) tapi itu yang resmi dari Bulog tapi kan sebenarnya, diantar pulau ini kan tidak tercatat di Bulog, mereka semua meemanfaatkan ketersediaan over stock beras kita untuk di pakai di provinsi masing masing," jelasnya.
Sehingga, Imran mengaku Pemprov Sulsel selalu diingatkan oleh pemerintah pusat dan Kementerian Pertanian untuk memaksimalkan produksi dan menyiapkan cadangan oangan pemerintah untuk menjadi suplai untuk provinsi lain di Indonesia.
"Kalau secara keseluruhan itu misalnya mampu terpenuhi (kebutuhan beras), rasa rasanya tidak ada alasan untuk kita mengimpor, secara nasional ya. Tapi kami tentunya berbicara tidak lebib dari skala provinsi, kami tidak melihat dari skala nasional, logikanya seperti itu," pungkasnya.
Sebelumnya Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Sulawesi Selatan menolak tegas kebijakan pemerintah pusat yang berencana akan mengimpor beras.
Ketua HKTI Sulsel Lutfi Halide mengatakan pihaknya telah melakukan rapat koordinasi untuk menyikapi rencana pemerintah pusat tersebut. Ia menyebut pihaknya akan menyurat ke pemerintah pusat agar menarik beras dari Sulsel.
Lanjut, Lutfi mengatakan jika rencana kebijakan impor tersebut tetap dilakukan. Maka, gabah para petani akan susah terserap. Apalagi, sejumlah daerab akan memasuki musim panen.
"Khusus Sulsel tidak pernah kehabisan beras bahkan disuplai ke daerah lain. Ini harus kami sikapi. Kami tegas menolak (impor beras). Kalau toh ada impor, jangan sampai masuk ke Sulsel," ungkapnya, Rabu, 7 Desember 2022.
Lutfi menyebut di Sulsel sendiri, perekonomian bertumpub pada sektor pertanian yakni padi. Di mana, pendapatan para masyarakatnya banyak yang berasal dari pertanian.
Sehingga, Ia meminta kepada pemerintah pusat untuk memperhatikan nasib para petani kedepannya. (Shasa/B)
