"Kita percayakan ini kepada MK dalam mengambil keputusan yang independen dan merdeka. Tidak boleh masuk ke dalam kepentingan politik praktis," ujar Hasto beberapa waktu lalu di Makassar.
Hasto menyebut, sistem terbuka membuat Pileg semakin pragmatis. Melanggengkan money politics hingga menciptakan kader instan menuju kursi legislatif. Bahkan tak sedikit anggota legislatif tak mumpuni menjadi wakil rakyat.
"Tertutup juga memiliki kelemahan dengan adanya keputusan elitis. Tetapi partai harus bertanggung jawab, kenapa harus menempatkan kadernya pada nomor urut 1, 2, dan 3. Itu harus diumumkan ke publik sebagai proses akuntabilitas, sehingga dapat dipastikan demokratisasi partai berjalan dengan baik," ujar Hasto.
Kata dia, peserta pemilu berdasarkan UU adalah partai politik bukan orang perorang. Jalur orang per orang itu dibuka untuk calon senator atau DPD.
"Kalau partai politik adalah jalur kepentingan kolektif. Sehingga partai akan kokoh pada ideologi dan platform jati dirinya," jelasnya.(*/fajar)
