MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyorot proyek pelebaran Bandara Sultan Hasanuddin yang pembangunan mangkrak sampai saat ini. Selain itu, kelanjutan proyek kereta api juga menjadi perhatian para legislator tersebut.
"Lambatnya pembangunan itu berdampak buruk bagi pelayanan kepada masyarakat," kata Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras seusai meninjau prasarana Bandara Sultan Hasanuddin, Kamis (15/6/2023).
Menurut dia, pelebaran Bandara Sultan Hasanuddin merupakan proyek strategis nasional (PSN). Namun sudah lebih satu tahun, proyek tersebut mandek.
"Kami minta Angkasa Pura untuk menuntaskan proyek itu," ujar Iwan Aras.
Legislator asal Sulawesi Selatan itu mengatakan Angkasa Pura jangan segan-segan untuk memutus kontrak pekerjaan pihak rekanan apabila tidak mampu menyelesaikan proyek tersebut.
"Karena dalam kontrak tertera dengan jelas sanksi apabila penyedia jasa konstruksi tidak mampu menyelesaikan pekerjaan. Seharusnya kontraknya diputus dan mencari penyedia jasa yang baru agar proyek itu bisa segera selesai," imbuh Iwan Aras.
Direktur Teknik Angkasa Pura 1, Lukman Laesa memaparkan sekaitan dengan progres pembangunan lanjutan Bandara Sultan Hasanuddin. Menurut dia, paket 1 dikerjakan oleh PT Wijaya Karya Tbk dengan paket pengerjaan meliputi gedung terminal, gedung parkir, jalan akses utama dan bangunan pendukung.
"Progresnya kini mencapai 65,06 persen dan ditargetkan rampung 24 Desember 2024," kata Lukman.
Menurut dia, paket dua itu dikerjakan PT Waskita Karya Tbk, dengam fokus pengerjaannya pada apron selatan dan timur untuk parkir, pelataran pesawat digunakan untuk mengisi bahan bakar, menurunkan penumpang, dan mengisi penumpang pesawat terbang.
"Paket dua ini sudah rampung 100 persen sejak 30 September 2020," kata Lukman.
Sementara itu PT Angkasa Pura Suport, meliputi pengerjaan People Mover System (PMS). Progresnya kini 75,73 persen dengan target rampung 24 oktober 2024. Terakhir paket 4 pengerjaan Garbarata dari PT Angkasa Pura Property. Kini sudah rampung 100 persen sejak 15 April 2021.
"Artinya tersisa paket 1 dan 3 yang belum juga selesai," kata Lukman.
Dalam kunjungan Komisi V DPR RI itu, Lukman juga menyampaikan untuk semua maskapai penerbangan untuk membayar membayar djp2o lagi.
Bandar Udara Hasanuddin itu menjadi tempat transit untuk beberapa rute penerbangan, seperti halnya penerbangan Jakarta ke Ambon, yang harus transit terlebih dahulu ke Makassar baru ke Ambon.
"Sebagai tempat transit, karena mereka tidak membayar djp2o lagi, harapan kami ketika mereka transit di Makassar, dikenakan cash lagi, karena menggunakan fasilitas bandar udara Hasanuddin Makassar," paparnya.
Dia juga menyampaikan dalam waktu dekat ini, operasi mini (kapasitas kecil) akan dilakukan diterminal selatan bandara hasanuddin.
"Tanggal 17 Agustus, akan ada mini operasi untuk terminal selatan, pengoprasian, penambahan jumlah gate di terminal selatan," imbuh dia.
Sebelumnya, proses pelebaran bandara Sultan Hasanuddin di Makassar tertunda diakibatkan oleh kesulitan kondisi keuangan Angkasa Pura I imbas dari pandemi Covid-19. Direktur Utama Angkasa Pura I Faik Fahmi, mengatakan pihaknya memang tengah menjalankan restrukturisasi keuangan karena menurunnya traffic selama dua tahun pandemi. Penghematan yang dilakukan juga dalam investasi perluasan bandara.
Faik menjelaskan sebelum masa pandemi ada 10 bandara yang mengalami kondisi lack of capacity tidak bisa lagi menampung jumlah penumpang. Sehingga sebelum pandemi AP I berinvestasi meningkatkan kapasitas bandara.
"Sebenarnya sebelum Covid hampir semua sudah selesai, hanya satu yang belum yakni di Makassar. Makassar ini posisi 70 persen, sementara ditunda penyelesaiannya sampai satu tahun terkait kondisi keuangan yang kita hadapi," kata Faik dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR RI, pada Februari 2022.
Faik menjelaskan masalah utama kondisi keuangan dampak dari pandemi Covid - 19, karena pengembangan 10 bandara ini tidak menggunakan suntikan dana dari pemerintah atau Penyertaan Modal Negara (PMN).
"Semua dari pendanaan komersial adanya pandemi penurunan pendapatan sangat signifikan mau tidak mau kita kesulitan keuangan kita upayakan diselesaikan, dan yang akhir memang di Makassar. Kita proyeksi baru mulai Januari 2023," kata Faik.
Faik memastikan pengoperasian Bandara di Makassar terus berjalan dan tidak mengganggu aktivitas di sana. Untuk diketahui target penyelesaian perluasan bandara Sultan Hasanuddin sebelumnya dipatok pada 2021 lalu.
Selain menyorot proyek Bandara Sultan Hasanuddin, Iwan Aras juga menyinggung kelanjutan proyek kereta api Makassar-Parepare. Menurut dia, proyek tersebut kerap diadang oleh masalah sosial terutama mengenai pembebasan lahan. Iwan Aras mengatakan, akan memprioritaskan kelanjutan proyek tersebut sampai selesai hingga ke Parepare.
"Pihak Kementerian Perhubungan dan Komisi V sepakat untuk tetap mengawal kegiatan tersebut sampai rampung," ujar dia.
Dia mengatakan, rel kereta api Makassar-Parepare akan menjadi cikal bakal penghubung jalur kereta trans Sulawesi. Sesuai dengan perencanaan Presiden Jokowi, transportasi publik tersebut nantinya akan tersambung hingga ke Manado, Sulawesi Utara.
Iwan Aras juga menyinggung tentang sarana olahraga yang ada di Sulawesi Selatan. Menurut dia, pemerintah harus memberi kepastian untuk melanjutkan pembangunan Stadion Mattoanging.
"Bukan hanya PSM yang tidak punya stadion, tetapi masyarakat Sulawesi Selatan," ujar dia.
Dia meminta, pemerintah Sulawesi Selatan segera menyelesaikan permasalahan lahan stadion yang menjadi sengketa. Menurut dia, Komisi V akan berupaya bersama Kementerian PUPR untuk membantu menyiapkan anggaran.
"Kalau lahannya sudah ada dan tidak bermasalah, Komisi V bisa intervensi untuk menyiapkan pembahasan anggaran pada 2024," ujar Iwan Aras.
Gubernur Andi Sudirman Sulaiman mengatakan, pemerintah Sulsel mengatensi seluruh proyek infrastruktur yang tengah berjalan maupun yang belum berlanjut. Menurut dia, pihak Badan Perencanaan Pembangunan Daerah telah mengajukan usulan kepada Bappenas untuk ditindaklanjuti.
"Semua PSN berupa jalan nasional, maupun proyek lainnya, telah kami usulkan," ujar dia.
Sudirman melanjutkan, untuk pembangunan beberapa layanan publik dan infrastruktur juga termasuk ke dalam pengusulan Bappeda Sulsel ke Bappenas.
"Termasuk bendungan yang belum difungsikan seperti Bendungan Kelara dan Baliase," kata Sudirman.
Pelaksana tugas Sekretaris Provinsi Sulsel, Andi Darmawan Bintang menyampaikan, saat ini memang sangat fokus terhadap pemaksimalan infrastruktur, baik itu bandara, irigasi, dan jalan.
"Infrastruktur memang prioritas. Kami bersyukur atas komitmen dan perhatian dari Komisi V dalam membantu Pemprov Sulsel<" ujar Darmawan.
Untuk PSN secara keseluruhan, lanjut Darmawan, itu telah menjadi bahan rekomendasi Pemprov Sulsel untuk diusulkan pada tahun anggaran yang akan datang.
"Sebenarnya untuk 2024 kami usulkan semua yang belum selesai, termasuk bandara dan bendungan. Kemudian kereta api kami harap bisa berlanjut di 2024 sehingga bisa segera operasi sampai Parepare," imbuh dia.
Mengenai Stadion Mattoanging, menurut Darmawan, pihaknya telah berkomitmen untuk tetap melanjutkan proyek tersebut. Menurut dia, Pemprov Sulsel punya beberapa opsi seperti melanjutkan yang sudah ada atau
mengoptimalkan keberadaan Stadion Barombong.
"Pilihan terakhir memang mencari tempat lain membangun stadion," ujar dia. (abu hamzah/B)
