MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terus memperkokoh jaringan melalui usaha dan mendorong seluruh kader mereka memiliki usaha.
Ketua Deputi Ekonomi Bidang Pembinaan Wilayah (BPW) Sulawesi PKS, Rusdi Hidayat Jufri mengatakan sebagai kader Parpol dan tahun ini sudah masuk tahun politik dan semua Parpol harus melakukan konsolidasi dengan memperkokoh jaringan.
"Termasuk kekuatan ekonomi dan kami tunjukan kemandirian PKS selama dua tahun ini menjadi oposisi tetap kokoh," kata Rusdi Hidayat Jufri saat podcast di Kantor Harian Rakyat Sulsel.
Untuk menggerakan partai politik pastinya membutuhkan anggaran yang cukup besar dengan adanya kader mereka bisa saling membantu satu sama lain.
"Kita butuh bergerak dengan berjamaah dan kita ini kelompok kecil kalau disatukan bisa menjadi besar," bebernya.
Bahkan dirinya sudah mencatat jika ada sekitar 13.000 kader PKS yang menjadi pengusaha dan lebih banyak pada sektor pendidikan. Tapi ada juga pada sektor pertanian, ekspedisi hingga fashion. "Kalau dikumpul (Penghasilnya) bisa sampai Rp 3 sampai Rp 4 triliun," ucapnya.
Dirinya juga menyebutkan di negara Indonesia begitu banyak orang kaya tapi banyak juga orang miskin, dengan adanya PKS dia berupaya bagaimana ada keadilan dan kesejahteraan untuk warga negara Indonesia.
"Keadilan peluang usaha itu harus merata. Yang kecil bisa naik sedikit menengah dan yang kaya jangan terlalu ekstrim kekayaan dan mengusai semua bidang," ujarnya.
Dirinya pun mencontohkan beberapa tahun lalu di Malaysia ada tiga pengusaha yang bersaing yakni keteurngan India, China dan Melayu.
Ketika India dan Cina kata Rusdi terlalu ekstrim dibandingkan Melayu. Pemerintah membuat kebijakan untuk kesetaraan.
"India jangan masuk dimana-mana harus fokus pada tekstil saja, Cina mau dibidang apa, ekspedisi jangan urus mana, melayu mana pemerintahaan. Setelah itu aturan itu dicabut lagi (setelah berganti pemerintah)," ujarnya.
Rusdi juga menyebutkan masyarakat yang ada di bawah juga harus memanfaatkan lahan-lahan yang produktif tapi saat ini nganggur atau masih kosong. Tapi ini juga menjadi persoalan karena pemuda tidak ada mau tinggal di desa padahal mereka semua adalah aset.
"Kalau ini tidak dikelola tidak bisa menguntungkan dan kami mengharapkan tidak ada lahan-lahan yang nganggur," bebernya.
Bahkan saat ini PKS sendiri memiliki organisasi sayap yang menggaet orang-orang yang ingin berkolaborasi dalam bidang usaha dengan catatan bisa menjadi PKS lebih awal.
"Kita ingin sarana rekrutmen yang ingin menjadi pengusaha walau mereka tidak ingin masuk partai tapi ingin berkolaborasi itu tidak masalah yang jelas kami menciptakan iklim," jelasnya. (Fahrullah/B)
