Delapan Fraksi DPRD Gowa Setuju Ranperda Pertanggungjawaban APBD TA 2022 Dibahas

  • Bagikan
Wakil Bupati Gowa, Abdul Rauf Malaganni

Tak hanya itu, dikesempatan ini kami juga menyampaikan pemandangan Fraksi terkait penyerahan rancangan Perda pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2022.

"Pertama memberikan apresiasi atas Opini Wajar Tanpa Pengecualian agar bisa dipertahankan. Kedua, Pemerintah Kabupaten Gowa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah semaksimal mungkin sesuai potensi yang ada karena melihat pertumbuhan ekonomi saat ini diperkirakan akan melambat. Ketiga, diharapkan pemerintah daerah dalam meregistrasikan penyerapan anggaran SKPD dan alternatif strategi berdasarkan karakteristik pembelanjaan dan Keempat, diharapkan  penyerapan anggaran yang tidak proporsional kiranya dapat diminimalisir terutama dalam menyediakan sarana dan prasarana publik dan kegiatan yang sifatnya selingan," tambahnya.

Sementara, Wakil Bupati Gowa, Abd Rauf Malaganni menyampaikan bahwa laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan dan dirancang dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi secara transparan dari semua kelompok pengguna.

"Jadi pembuatan dan evaluasi ini keputusan sesuai dengan alokasi sumber daya ekonomi, informasi mengenai output entitas dan outcomes dalam bentuk indikator kinerja keuangan, laporan kinerja keuangan, tinjauan program dan laporan lain mengenai pencapaian kinerja keuangan entitas selama periode pelaporan," ujarnya.

Pemerintah daerah dalam mengimplementasikan paket Undang-Undang tentang pengelolaan keuangan daerah. Pendapatan daerah diarahkan pada pemberdayaan dan kemandirian serta peningkatan kesejahteraan masyarakat yang merupakan visit otonomi daerah.

  • Bagikan