MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Partai Golkar sedang diuji. Dinamika politik di internal Golkar sedang menghangat. Ini tak lepas dari adanya desakan musyawarah luar biasa dari sejumlah tokoh senior partai.
Bergulirnya desakan Munaslub lantaran Ketum Golkar Airlangga Hartarto (AH) tak kunjung mendeklarasikan diri sebagai Capres sesuai hasil Munas 2019 lalu.
Tak hanya itu, nama Airlangga Hartarto juga masuk dalam deretan daftar saksi yang diduga terlibat dalam kasus korupsi persetujuan ekspor minyak sawit mentah atau “crude palm oil” (CPO) dan produk turunannya, termasuk minyak goreng. Kejagung bahkan telah melayangkan panggilan kepada Airlangga pada Selasa 18 Juli kemarin.
Wakil Ketua DPD I Golkar Sulsel, Arfandy Idris memberikan enggan mengomentari soal yang lain. Dia hanya menegaskan bahwa persoalan desakan Munaslub hanya segelintir oknum. Namun, sudah diselesaikan di tingkat DPP.
Dengan demikian ia meyakini bahwa kader Golkar masih tetap solid bersama AH untuk memenagkan pemilu secara nasional. Bahkan ia meyakini peluang AH bacapres atau cawapres masih terbuka.
"Jadi, persoalan Munaslub sudah diselesaikan DPP. Kami kader di berbagai daerah termasuk Sulsel masih tetap mendukung pak AH. Apalagi sekarang mau masuk pemilu 2024," katanya secara singkat, Kamis (20/7/2023).
Sebagai pengamat menanggapi soal posisi Golkar di Pilpres sejauh ini? Apakah masih memungkinkan mencapreskan Airlangga? Direktur Eksekutif Parameter Publik Indonesia Ras Md mengatakan, isu munaslub Golkar terus menggelinding.
"Hingga saat ini isu ini terus disuarakan oleh kelompok pendukung munaslub Golkar," ujarnya.
Menurutnya, memang bukan hal mustahil munaslub golkar dilakukan, karena para kader-kader golkar yang menyuarakan isu munaslub ini punya keinginan yang besar agar partai Golkar tetap bisa tampil sebagai papan atas pada pemilu mendatang.
"Saya pikir yang membuat isu munaslub ditubuh partai berlambang pohon beringin ini makin kuat lantaran Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto dinilai gagal. Dan memang kegagalan airlanggara hartato sebagai ketum Golkar makin nyata," katanya.
Lanjut dia, itulah sebabnya kelompok yang mengatasnamkan dewan pakar partai golkar inginkan munaslub agar kepempinan airlangga hartarto digantikan oleh sosok yang menjaga marwah partai besar ini.
"Menurut saya, paling tidak ada empat kondisi mengapa airlangga dinilai gagal dalam membawa kapal besar partai Golkar," tururnya.
Pertama, keputusan munaslub tentang airlangga hartarto maju sebagai capres 2024 tidak kunjung nyata. Tiga bulan menuju pendaftaran, pencapresan AH tidak ada tanda kuat jika AH akan masuk sebagai capres mendatang.
Kedua, elektabilitas AH sebagai bacapres golkar tak kunjung menggembirakan. Angkanya konsisten di bawah 5 persen. Aneka strategi yang dilakukan untuk mendongkrak elektabilitas AH juga tak kunjung berhasil. Bahkan dalam simulasi cawapres sekalipun, AH tidak tampil sebagai cawapres potensial.
Ketiga, elektabilitas Partai Golkar cenderung melemah. Pemilu 2019 partai golkar berada diurutan ketiga setelah gerindra. Dianeka survei nasional, Golkar saat ini menuju 2024 mendatang, elektabilitasnya makin melemah. Diangka 6 persen saja jika merujuk pada data LSI Juli 2023. Bahkan posisi Golkar sudah disalip oleh PKS sebagai partai papan tengah.
Keempat, Koalisi KIB yang diinisiasi oleh tiga partai yaitu Golkar, PAN dan PPP potensi bubar. Dalam koalisi ini, Golkar tampil sebagai icon koalisi. namun PPP yang telah memutuskan bekerjasama dengan PDIP sehingga menyisahkan Golkar dan PAN saja. Bahkan PAN juga sudah memberikan signal kuat jika bisa saja PAN pada akhirnya akan meninggalkan Golkar dan pada akhirnya KIB bubar.
"Saya pikir empat kondisi inilah yang membuat AH sebagai ketum partai golkar dinilai gagal dan isu munaslub golkar makin kuat," jelasnya.
Selain kondisi di atas, hal terbaru adalah Airlangga Hartarto masuk dalam deretan daftar saksi yang diduga terlibat dalam kasus korupsi persetujuan ekspor minyak sawit mentah atau “crude palm oil” (CPO) dan produk turunannya, termasuk minyak goreng. Bahkan Kejagung telah melayangkan panggilan terhadap AH. Tentu, kondisi ini cukup membahayakan posisi AH.
"Namun pada akhirnya saya pun berharap jika partai Golkar harus tetap menjadi besar, partai yang selalu menjadi contoh penerapan sistem demokrasi yang baik," tukasnya.
Pengamat Politik Muhammad Asratillah menila Partai Golkar akan cukup berhati-hati dalam mendorong calon presiden. Ada beberapa variabel yang kemungkinan akan dipertimbangkan oleh Partai Golkar sekaitan pencapresan.
Pertama, apakah ada kader partai atau tidak ? Golkar tentu punya banyak stok kader yang bisa menjadi negarawan bahkan menjadi orang nomor satu di Republik ini, dan tentu saja secara secara kapasitas Pak Airlangga cukup capable untuk itu.
Variabel kedua, yakni kesiapan dan kesolidan mesin partai Golkar. Dari beberapa hasil Survei Nasional, elektabilitas Golkar masih tinggi untuk pemilihan legislatif, artinya masyarakat Indonesia masih cukup mempercayai Golkar untuk mengawal aspirasi mereka.
"Kemudian infrastruktur partai juga rapi dan dinamis, maka bisa disimpulkan bahwa mesin partai Golkar dalam kondisi yang prima," katanya.
Ketiga, daya tarik elektoral dari figur yang didorong oleh Golkar sebagai capres. Airlangga dalam beberapa survei, memiliki alaktabilitas yang stagnan, belum bisa melewati angka 10 %. Ini menunjukkan kapasitas Airlangga sebagai negarawan belum sejalan dengan daya taril elektoralnya.
"Airlangga belum mampu berkompetisi secara ketat dengan figur-figur lain seperti Anies, Ganjar, dan Prabowo. Daya tarik elektoral yang rendah ini tentu sangat tidak memungkinkan bagi Airlangga untuk memenangkan pencapresan, dan tidak punya waktu yang banyak untuk mendongkrak elektabilitasnya," ujarnya.
Dikatakan, Airlangga tentunya mesti membaca aspirasi dari para tokoh senior Golkar, kalau misalnya dirinya memang memiliki peluang kecil menjadi Capres, maka lebih baik legowo mengarahkan Golkar untuk mengusung capres lain yang paling besar peluangnya untuk menang. Dinamika internal Golkar.
"Dinamika Internal Golkar mesti dikelola baik oleh DPP, agar tidak mengganggu stamina mesin partai dalam menghadapi momen pileg di 2024," tutupnya. (Yadi/B)
