Sedangkan untuk utang PEN ini termasuk pekerjaan proyek-proyek baik di sektor pertanian, pendidikan dan kesehatan.
Lanjut kata dia, Pemprov saat ini mengajukan perubahan parsial APBD yang ketiga kalinya untuk menutupi dana bagi hasil sebesar Rp240 Miliar untuk tahun ini.
"Namun, DPRD kurang mendukung mengingat APBD Perubahan 2023 juga tidak lama lagi dibahas. Kenapa bukan di APBD perubahan itu dikonsolidasi ulang semua masalah ini," tuturnya.
Ketua Demokrat Sulsel ini memastikan, beban APBD 2024 mendatang sangat besar. Belum lagi adanya Pilkada yang harus dianggarkan. Untuk Pilkada saja KPU butuh Rp700 miliar dari APBD.
"Ada Rp200 miliar yang harus kita keep di APBD Perubahan tahun ini untuk ditaruh di rekening KPU. Rp500 Miliar mungkin dipotong untuk tahun depan. Artinya akan ada uang Rp700 Miliar yang tidak bisa dipakai diprogram APBD kita di tahun 2024," tuturnya.
Dia kembali mengingatkan agar para figur yang namanya mencuat untuk calon Pj Gubernur Sulsel untuk menyiapkan mental. Dia memprioritaskan agar bantuan dana bagi hasil untuk daerah diutamakan karena itu wajib dibandingkan dana bantuan keuangan.
"Pj ini, kau ini bukan mau masuk surga mau masuk neraka ini. Pj harus siapkan mental dan niat baik" tandas anak buah AHY ini.
Diberitakan, pemerintah plProvinsi Sulawesi Selatan kembali melakukan recofusing 240 miliar pada triwulan kedua dengan alasan untuk membayar utang Pemprov karena diketahui saat ini jumlah utang Pemprov kurang lebih 1.8 Triliun diantaranya utang bagi dana hasil (DBH) 1,3 Triliun, utang pihak ketiga (kontraktor) 84 miliar ada di berbagai OPD sejak tahun 2022 dan utang dana PEN dari pusat.
Wakil ketua komisi A DPRD Sulsel Arfandi Idris mengatakan bahwa untuk tahun 2023 pemerintah provinsi telah melakukan tiga kali revocusing sehingga hal ini menjadi perhatian khusus DPRD Sulsel karena terlalu besar kegiatan yang dimasukkan tapi dananya tidak ada sehingga
pemerintahan tidak stagnan dan dampaknya gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman (ASS) meninggalkan utang yang nilainya triliunan.
