MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) terus menjadi perbincangan publik. Apalagi berbagai pandangan yang muncul organisasi non struktural itu hanya menjadi beban pada APBD.
Pengamat Pemerintahan Unhas, Ali Armunanto berpandangan sejatinya orang-orang yang terpilih untuk menjadi TGUPP itu adalah para pakar yang ahli di bidangnya.
Hanya saja kata dia, acapkali yang diberi ruang untuk menjadi TGUPP itu adalah orang-orang yang dianggap berjasa dalam proses pemenangan semasa pemilihan.
“Kita akui di TGUPP ada pakar, tapi tidak menutup kemungkinan didominasi oleh orang-orang yang kurang memiliki komptensi dalam pemerintahan,” sebutnya, saat dimintai komentar, Selasa (19/8/2023).
Ia melanjutkan, terlepas dari hal itu, ia juga berpandangan potensi pemborosan anggaran tak bisa di hindari dengan hadirnya para TGUPP terutama dalam akomodasi.
“Ada yang harus menjadi beban pada saat perjalanan dinas untuk diikutkan pada dinas-dinas tertentu, sehingga itu menjadi beban untuk pemerintah,” ungkap Ali Armunanto.
“TGUPP ini bisa saja dimanfaatkan oleh segelintir orang-orang,” lanjutnya.
Ia mengutarakan, sekaitan dengan efektivitasnya, mestinya para pakar di UPT maupun OPD itu tak usah diformalkan dalam bentuk pengorganisasian. “Tak bisa dipungkiri itu akan membebani keuangan daerah, dan efektivitasnya juga tidak terlalu kelihatan,” paparnya.
“Memang disana ada Professor, tapi kita lihat kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tidak sekualitas pikiran para profesor, masih kebijakan yang lama dipoles gitu. Jadi sifatnya lebih kepada politis untuk para anggota TGUPP,” pungkasnya.
Pj Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin saat berusaha diminta tanggapan terkait status TGUPP di masa pemerintahannya hingga saat ini belum memberikan komentar. (Abu/B)
