MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Belum genap sebulan menjabat sebagai penjabat gubernur Sulawesi Selatan, Bahtiar Baharuddin sudah mendapat kritik dari legislator Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Bahtiar turut mencicipi getah atas beragam bengkalai yang ditinggalkan pemerintah sebelumnya.
Kritikan legislator disampaikan dalam rapat pandangan fraksi-fraksi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2023 yang digelar, Senin (25/9/2023).
Fraksi Partai Golkar, misalnya, menyorot tentang rancangan perubahan target pendapatan secara kumulatif yang diproyeksikan mencapai Rp10,13 triliun.
Perwakilan Fraksi Golkar, Fachruddin Rangga menilai, pengantar penjabat gubernur terhadap nota keuangan pada rancangan APBD-Perubahan 2023 tidak disertai dengan dokumen-dokumen utama yang terperinci sebagai referensi utama. Menurut dia, sejatinya, hal itu sudah ada dengan mendahului pengantar penjabat gubernur.
"Dokumen tersebut akan menjadi dasar dari setiap tahapan mekanisme pembahasan perubahan APBD-P 2023," kata Rangga.
Selain itu, kata Rangga, penegasan mengenai penyelesaian utang, baik utang pihak ketiga maupun tunggakan penyelesaian dana bagi hasil (DBH) dengan menyiapkan alokasi anggaran retensi penyelesaian utang dan tunggakan DBH. Dia mengatakan, dalam postur APBD tidak diperhadapkan semua dengan belanja tetapi alokasi retensi penyelesaian utang dan tunggakan DBH tetap tertuang dalam APBD sebelum ditetapkan dalam rapat paripurna.
"Apa alasan dan pertimbangan menetapkan angka target pendapatan daerah melebihi batas toleransi kenaikan sebagaimana diatur dalam aturan perundangan yang konsekuensinya di penghujung tahun akan terjadi defisit yang angkanya cukup fantastis dan pada akhirnya menjadi beban tahun anggaran berikutnya," imbuh dia.
Rangga mengatakan, Fraksi Partai Golkar tetap memegang keputusan rapat Badan Anggaran-TAPD dan Keputusan Paripurna persetujuan bersama Gubernur dan DPRD terhadap perubahan KUA-PPAS tahun anggaran 2023.
"Ini menjadi dasar pegangan dan pijakan khususnya yang terkait pengembalian porsi anggaran yang di refocusing pada beberapa kali perubahan perkada penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dalam melanjutkan tahapan pembahasan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023," tuturnya.
Golkar mempertanyakan, bagaimana dengan pendapatan asli daerah yang ditargetkan sebesar Rp5,75 triliun lebih dan mengalami penyesuaian sebesar Rp44,6 miliar lebih dari target APBD pokok. Apakah penyesuaian adalah kenaikan atau pengurangan dari APBD Pokok 2023.
