MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Kota Parepare dan Kabupaten Enrekang akan dipimpin oleh penjabat wali kota dan penjabat bupati. Akbar Ali akan menjabat di kota Bandar Madani, sedangkan H. Baba didapuk memimpin Bumi Massenrempulu.
Akbar Ali dan H. Baba akan dilantik di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Selasa (31/10/2023), hari ini. Saat menjabat nanti, keduanya mengaku akan fokus untuk mengawal pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024.
Akbar Ali mengatakan, Parepare masuk dalam zona rawan di Sulsel sehingga pihaknya akan lebih menguatkan peran bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, dan Tim Kewaspadaan Dini. Menurut dia, pengawalan Pemilu 2024 mendatang dilakukan dengan menjaga netralitas seluruh aparatur sipil negara.
"Secara spesifik saya belum dapat menyampaikan ancang-ancang program. Tapi, kami tekankan agar semua bisa menjaga netralitas dan stabilitas politik di Parepare,” ujar Akbar Ali, Senin (30/10/2023).
Akbar Ali saat ini menjabat Kepala Pusat Strategi Kebijakan Politik Hukum dan Pemerintahan Dalam Negeri di Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri. Jabatan ini baru diamanahkan kepadanya selama lima bulan. Akbar dilantik pada jabatan tersebut pada Jumat (5/5/2023). Sebelumnya, ia menjabat Kepala Pusat Litbang Otonomi Daerah, Politik, dan Pemerintahan Umum.
Akbar Ali lahir di Kabupaten Sidrap pada 2 April 1975. Ia menghabiskan masa kecil dan pendidikannya sejak sekolah dasar sampai sekolah menengah di Sidrap.
Adapun, H. Baba mengatakan, Pemilu 2024 akan menjadi perhatian serius menyusul komitmen pemerintah sebelumnya yang telah menandatangani nota perjanjian hibah daerah (NHPD) bersama penyelenggara pemilu; KPU dan Bawaslu. Sebanyak 40 persen APBD-Perubahan 2023 adalah anggaran pemilu.
“Kami sudah NPHD Rp20 miliar untuk KPU,dan Rp6,6 miliar untuk Bawaslu,” ujar dia.
H. Baba mengatakan, program prioritas nasional tentu akan menjadi hal prioritas, utamanya pemaksimalan tata kelola pemerintahan. Menurut dia, hal yang saat ini juga menjadi perhatian khususnya yaitu tentang pemaksimalan PAD dan dana fiskal dan secara cepat akan mengambil langkah strategis dalam penanganannya.
“Penyehatan fiskal dan PAD. Enrekang masih sangat kecil, belum sampai 10 persen dibanding dana transfer. Kami akan ambil langkah strategis,” ujar dia.
Dia mengatakan, penurunan angka stunting juga akan menjadi program yang akan dijalankan. Apalagi program itu juga merupakan program prioritas Pemprov Sulsel saat ini dan juga sebagai program Nasional.
“Stunting Enrekang saat ini masih tinggi di angka 19,4 persen. Target Presiden itu harus 14 persen di 2024. Masih ada 4,6 persen yang harus diturunkan. Itu pekerjaan rumah kami dengan kolaborasi antar OPD terkait bisa diwujudkan,” imbuh H. Baba.
Dia melanjutkan, percepatan digitalisasi daerah juga akan ditingkatkan. Hal itu akan memaksimalkan riset dan akan membangun sistem aplikasi untuk hal demikian.
“Kalau pajak dan retribusi, banyak manual di Bawah. Pasar masih tradisional, jadi transaksi manual juga. Kami akan coba dan bangun sistem aplikasi yang meningkatkan pendapatan,” beber dia.
H. Baba akan menggantikan Muslimin Bando. Sebelumnya, dia menjabat sebagai sekretaris daerah enrekang. H. Baba memiliki harta mencapai Rp 2 miliar lebih berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK pada periodik 2022.
Dalam LHKPN KPK yang dilaporkan pada 28 Maret 2023, H Baba tercatat memiliki harta senilai Rp2,1 Miliar atau Rp2.195.304.572. Harta itu meliputi enam bidang lahan tanah dan bangunan yang tersebar di dua kabupaten.
Pertama, sebanyak empat lahan tanah dan bangunan tersebar di Kabupaten Enrekang senilai Rp420.000.000. Kedua, tercatat ada dua lahan tanah di Kabupaten Maros senilai Rp 1.660.050.000. Jika ditotalkan dari enam tanah dan bangunan itu, mencapai Rp2.080.050.000. Alat transportasi dan mesin berupa MOBIL, MAZDA MINIBUS Tahun 2017 seharga Rp100 juta.
Sementara itu, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Pemprov Sulsel, Idham Kadir menyatakan tahun ini sebanyak 12 daerah di Sulsel akan dinakhodai oleh penjabat. Setelah Parepare dan Enrekang, lima daerah lainnya akan menyusul pada Desember nanti. Lima daerah tersebut adalah Jeneponto, Wajo, Pinrang, Luwu, dan Sidrap.
Ia menjelaskan, dari kelima daerah itu, tiga daerah di antaranya adalah kepala daerah yang akan berakhir masa jabatan pada tahun 2024 mendatang yaitu Wajo, Pinrang dan Luwu. Hanya saja, kata dia, pergantian dimajukan pada Desember bersama dengan Jeneponto dan Sidrap.
“Kalau Pinrang seharusnya April 2024 berakhir masa jabatan. Untuk Wajo dan Luwu itu seharusnya pada Februari, hanya saja dimajukan ke Desember tahun ini," imbuh dia.
Dia mengatakan, kaitan dengan pengusulan nama-nama untuk para calon penjabat saat ini masih menunggu surat dan penyampaian dari pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Kami tidak mengusulkan nama kalau belum menerima permintaan dari Kemendagri,” imbuh dia.
Dia menyampaikan, sebelumnya beberapa daerah juga telah dipimpin oleh penjabat yaitu Setiawan Aswad di Takalar, Asrul Sani di Palopo, Andi Abubakar Bantaeng, TR Fahsul Falah di Sinjai, dan Andi Islamuddin di Bone. (Abu Hamzah/C)
