MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Pemerintah Kota Makassar menargetkan pengadaan Closed Circuit Television (CCTV) di lorong-lorong sebanyak seribu unit tiap tahunnya. Pengadaan CCTV ini telah masuk dalam Kebijakan Strategis RTRW Makassar 2015-2035.
Diketahui, saat ini sudah ada 1.571 unit CCTV yang telah terpasang di lorong-lorong termasuk lorong wisata di Kota Makassar dengan menelan anggaran sebesar Rp9,6 miliar. Rinciannya, pengadaan CCTV di tahun 2023 yang telah terpasang sebanyak 1.071 unit. Sedangkan, di tahun 2022 sebanyak 500 unit CCTV.
Kehadiran CCTV ini guna mengontrol dan memonitor kegiatan masyarakat Kota Makassar. Fungsi lainnya juga sebagai pengawas kerja-kerja dari Lurah dan RT/RW dalam menjalankan tugasnya memberikan pelayanan ke masyarakat.
Tak hanya itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar, Ismawaty Nur mengungkapkan CCTV di lorong ini dapat memantau segala bentuk tindak kriminalitas yang terjadi di Kota Makassar.
Ia menilai CCTV ini efektif untuk mencegah dan menangani tindak kriminalitas. Sebab, tindak kriminalitas yang terjadi di lorong dapat terekam oleh CCTV sehingga penanganannya lebih mudah. "Manfaat CCTV di lorong sudah dirasakan oleh masyarakat," ucap Ismawaty.
Hal itu diketahui karena banyak warga Kota Makassar yang meminta rekaman CCTV melalui War Room untuk mengetahui beberapa tindak kriminal yang terjadi. Seperti, pencurian, tawuran hingga perselisihan warga di lorong.
Ismawaty mengungkapkan pusat pengendalian CCTV masih tetap berada di War Room lantai 10 Kantor Balai Kota Makassar. Ia menyebut informasi mengenai aktivitas di lorong-lorong juga dapat dipantau melalui ponsel tetapi hanya RT ataupun RW dan Kecamatan yang dapat melakukan itu. "Kami bisa lihat di war room, terus RT atau RW nya itu kan bisa di pantau melalui HP," ucap Ismawaty.
Ia pun berharap dengan adanya CCTV untuk memantau lorong-lorong dapat menurunkan angka kriminalitas di Kota Makassar.
Pasalnya, kata Ismawaty, CCTV dapat memudahkan dalam memantau permasalahan yang terjadi di lingkungan tersebut. Sehingga diskominfo dapat berkoordinasi dengan cepat dengan aparat terkait.
"Ada masalah di lorong bisa diputuskan untuk menyelesaikan nya menggunakan pendekatan apa," tutup Ismawaty. (Shasa/B)
