MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Komisi Pemilihan Umum RI memastikan tidak ada data aneh dalam daftar pemilih tetap (DPT) dan daftar pemilih tambahan (DPTb) untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Di lain pihak, Badan Pengawas Pemilu Sulawesi Selatan akan mengawal dengan ketat distribusi logistik demi membangun kepercayaan dari masyarakat calon pemilih.
Jaminan tak adanya data 'siluman' dalam DPT Pemilu 2024 disampaikan oleh anggota KPU RI, Betty Epsilon Idroos di acara Rapat Koordinasi Data Nasional di Four Point Hotel Sheraton Makassar, Sabtu-Minggu (11-12/11/2023). Menurut dia, pihaknya terus melakukan pembaruan data pemilih di daerah masing-masing. Rapat itu dihadiri 1.200 peserta terdiri dari komisioner divisi data dan operator sidalih dari 514 kab dan kota se-Indonesia.
Betty mengatakan seluruh tingkatan penyelenggaraan pemilu memberikan layanan yang maksimal kepada pemilih yang mengajukan pindah memilih yang akan ditutup 30 hari sebelum hari pemilihan dan dengan alasan tertentu akan ditutup tujuh hari sebelum pemilihan. Dia mengingatkan komisioner KPU se-Indonesia untuk melindungi data-data terkait Pemilu 2024 sebab, ada Undang-undang Perlindungan Data yang harus ditegakkan.
"Selain soal DPT dan DPTb yang diumumkan ke publik tentu ada data-data yang harus dijaga kerahasiaannya seperti NIK dan NKK. KPU adalah wali data yang dipertanggung jawabkan sehingga itu dan data yang menjadi rahasia jangan sampai bocor," kata dia.
Betty mengatakan, banyak pekerjaan rumah yang menanti KPU. Penetapan daftar calon tetap pasangan calon presiden dan calon wakil presiden untuk Pilpres 2024 akan dilakukan Senin, 13 November 2023, hari ini.
Sedangkan pengundian dan penetapan nomor urut 14 November 2023. Eskalasi politik telah dirasakan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten dan kota. Oleh karenanya tetap bekerja secara profesional dan netral. Sementara itu, terkait dengan persiapan Pemilu yang dilakukan di Sulsel, menurutnya bisa diduplikasi di tempat lain.
"Untuk Tim Siaga Kesehatan untuk melindungi petugas dari Badan Ad-hoc Pemilu yang terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih. Saya rasa capaian-capaian ini bisa kita puji dan tiru," katanya.
Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan mulai mempersiapkan pengawasan pendistribusian logistik yang akan digunakan pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang dengan melakukan koordinasi bersama komisi Pemilihan Umum (KPU).
Komisioner Bawaslu Sulsel Syamsuar Saleh, menyatakan bahwa koordinasi yang intensif antara Bawaslu dan KPU merupakan langkah penting dalam menjamin integritas dan transparansi proses pemilu.
"Kami telah berkomunikasi dengan KPU untuk memastikan bahwa tahapan distribusi logistik pemilu dapat diawasi dengan ketat. Keterlibatan Bawaslu dalam proses ini penting untuk menjaga keadilan dan kepercayaan masyarakat pada pelaksanaan pemilu," kata Samsuar.
Mantan Ketua Bawaslu Kabupaten Gowa ini menegaskan kesiapan jajaran Bawaslu Sulsel dalam mengawasi seluruh tahapan distribusi logistik. "Kami telah melakukan persiapan matang, termasuk penguatan di internal Bawaslu terkait dengan protokol pengawasan distribusi logistik. Tujuan utama kami adalah memastikan bahwa setiap tahapannya berlangsung sesuai dengan aturan yang berlaku," ujar dia.
Namun, kata Syamsuar, tidak menutup mata terhadap potensi kendala yang mungkin muncul selama distribusi logistik, terutama terkait dengan kondisi geografis Sulawesi Selatan yang beragam.
"Kami telah mengidentifikasi potensi kendala geografis di beberapa daerah terpencil. Oleh karena itu, kami telah menyusun rencana antisipasi yang melibatkan kerjasama erat dengan KPU dan pihak terkait untuk mengatasi hambatan logistik yang mungkin timbul," jelasnya.
Samsuar juga menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan segala bentuk ketidakberesan atau potensi pelanggaran yang terkait dengan distribusi logistik pemilu.
"Masyarakat memiliki peran kunci dalam menjaga integritas pemilu. Kami menghimbau agar masyarakat proaktif melaporkan jika menemukan hal-hal yang mencurigakan, sehingga kami dapat segera bertindak secara tepat dan transparan," imbuh dia. (Suryadi-Fahrullah/C)
