Ketua komite SD Inpres 174 Kalappo, Ramli Daeng Ratte mengaku tidak dilibatkan dalam pelaksanaan rebalitasi sekolah yang menelan anggaran jumbo itu.
“Rehab ini kan dikerjakan secara swakelola, berarti semua unsur dilibatkan misalnya guru-guru, masyarakat dan komite, sedangkan saya sendiri selaku ketua komite tidak dilibatkan pada rehab sekolah tersebut,” kata Ramli Daeng Ratte belum lama ini.
Selain diduga tidak melibatkan ketua komite, kepala sekolah SD Inpres 174 Kalappo Zainal Arifin juga diduga merekayasa administrasi sekolah itu agar mendapatkan bantuan DAK.
Menurut Kepala Lingkungan Kalappo Abdul Rahim Tuan Rowa lahan SD Inpres 174 Kalappo sejak 2006 hingga 2024 belum memiliki alas hak berupa sertifikat.
“Bagaimana bisa sekolah ini dapat bantuan DAK sementara lahannya belum memiliki sertifikat, sementara persyaratan sekolah penerima DAK lahannya wajib tidak dalam sengketa,” pungkas Abdul Rahim Tuan Rowa belum lama ini.
Sementara Kepala Bidang Dikdas, Rahmadi Daeng Kulle membantah jika lahan sekolah SD Inpres 174 Kalappo belum memiliki sertifikat.
“Persyaratan utama sekolah yang dapat bantuan rehab wajib memiliki sertifikat. Untuk lahan SD Inpres 174 Kalappo itu sudah ada sertifikatnya,” ujar Rahmadi Daeng Kulle. (Adhy)
