MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Debat kandidat pemilihan kepala daerah akan menjadi panggung utama bagi kontestan untuk memperlihatkan keseriusan mereka dalam membangun daerah. 'Pertengkaran' visi dan misi di sesi ini bukan sekadar tanding wacana dan isi kepala.
Tapi, tawaran dan program yang disajikan bisa menentukan arah pilihan bagi elektorat dalam menentukan pilihan pada 27 November mendatang. Dua kali debat dirasa sudah cukup bagi kandidat untuk menarik simpati massa.
Komisioner Badan Pengawas Pemilu Umum (Bawaslu) Sulsel, Saiful Jihad, menyatakan ruang debat harus dimanfaatkan oleh kandidat untuk menyampaikan gagasan kepada calon pemimpin Menurutnya, debat adalah wadah bagi calon untuk menyampaikan gagasan dan rencana mereka dalam menata pemerintahan di wilayah pemerintahan masing-masing.
"Debat nantinya akan menjadi potret dari pemikiran calon. Diskusi mengenai kehidupan dan perbedaan pandangan adalah bagian penting untuk menyehatkan demokrasi," kata Saiful kepada Rakyat Sulsel, Selasa (8/10/2024).
Saiful mengingatkan agar ruang debat tidak disikapi dengan ekstrem. "Debat seharusnya menjadi ajang diskusi yang mendalam, bukan untuk menciptakan perpecahan," sambung dia.
Saiful menekankan bahwa proses pemilu bukan hanya tentang memilih, tetapi juga tentang memahami visi dan misi calon pemimpin. Masyarakat, kata dia, harus melihat setiap program yang ditawarkan oleh kandidat.
"Masyarakat bisa menilai yang mana tawaran realistis dan bisa diwujudkan dan mana yang sekadar janji," imbuh Saiful.
Saiful mengingatkan agar setiap pasangan calon tidak melibatkan aparatur sipil negara (ASN) dan pihak-pihak yang dilarang untuk ikut terlibat dalam debat kandidat. Selain itu, pasangan calon diimbau tidak melakukan upaya provokatif yang dapat memperkeruh suasana.
Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum Sulsel, terus melakukan pemantapan pelaksanaan debat kandidat. Anggota KPU Sulsel, Hasruddin Husain pihaknya berencana melibatkan semua unsur dalam memberikan saran dan masukan serta teknis dalam mengawal proses jalannya debat kandidat nanti.
"Kami berupaya libatkan pihak seperti lembaga penyiaran, pers, LSM, akademisi, aparat hukum, lembaga demokrasi serta unsur lainya," kara Hasruddin.
Debat kandidat untuk pemilihan gubernur Sulsel akan dilaksanakan pada 28 Oktober dan 10 November. Debat kandidat diikuti pasangan Danny Pomanto-Azhar Arsyad dan Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi.
Menurut Hasruddin, mengingat waktu pelaksanaan semakin dekat, pihaknya akan kebut sejumlah agenda seperti rapat bersama membahas teknis pelaksanaan, program, dan format debat. Targetnya, pada 13 Oktober nanti semua urusan teknis sudah kelar.
Dia mengatakan, demi suksesi debat di Pilgub Sulsel, sedapat mungkin dimaksimalkan kerja sama dengan lembaga penyiaran.
"Prinsipnya disepakati itu dua kali debat, tapi berkualitas dengan melibatkan semua lembaga penyiaran dan juga media," imbuh dia.
Mengenai lokasi debat, hingga saat ini belum ditentukan. Hasruddin mengatakan, pelaksanaan masih dirancang digelar di Kota Makassar.
Selain itu, KPU juga akan melakukan rapat bersama aparat penegak hukum untuk jalannya pelaksanaan debat. Rencananya, rapat pengamanan akan digelar 14-18 Oktober.
Ketua KPU Selayar, Andi Dewantara mengatakan saat ini sudah 70 persen persiapan debat kandidat yang akan diikuti oleh Natsir Ali-Muchtar, Ady Ansar-Suwadi dan Abdul Rahman-Daeng Marowa.
"Kami telah dan persiapan sudah 70 persen. Lusa akan rapat lagi dengan panelis untuk merumuskan merumuskan tema, sub tema dan sebagainya," kata Dewantara.
Panelis yang akan terlibat dalam debat ini berlatar belakang sebagai akademikus dari Universitas Hasanuddin, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, profesional dan aktivis non governmental organization. "Aktivis NGO yang terlibat berasal dari Selayar," ujar dia.
"Kami yakin mereka tidak ada yang berafiliasi dengan kandidat. Sangat penting melibatkan putra Selayar sebagai untuk menguji kemampuan pada kandidat," imbuh Dewantara.
KPU Selayar akan menyediakan siaran live streaming agar masyarakat Tanah Doang bisa menyaksikan langsung para calon pemimpinnya.
Terpisah, KPU Kota Makassar mengubah jadwal debat kandidat Pilwali Makassar. Anggota KPU Makassar, Abdi Goncing mengatakan, debat pertama yang awalnya direncanakan pada 24 Oktober, diundur ke 26 Oktober. Penundaan ini dilakukan setelah mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak yang terlibat, termasuk tim sukses paslon.
"Namun, jadwal debat kedua tetap tidak berubah dan akan berlangsung pada 13 November," beber Abdi.
Meski jadwal telah diumumkan, panitia belum memberikan informasi secara detail mengenai tema debat maupun nama-nama panelis yang akan terlibat.
"Tema dan daftar panelis akan segera kami sampaikan dalam waktu dekat," kata Abdi.
Sementara itu, lokasi pelaksanaan debat juga masih dalam tahap pembahasan. Panitia sedang berkoordinasi dengan pihak keamanan untuk memastikan lokasi yang tepat dan aman bagi seluruh peserta serta penonton yang hadir.
"Dengan diumumkannya perubahan jadwal ini, masyarakat Makassar diharapkan terus mengikuti perkembangan informasi selanjutnya untuk mempersiapkan diri dalam menyaksikan debat yang akan menjadi ajang adu gagasan para calon pemimpin kota," imbuh dia.
Kerja Sama Kemenag-KPU Sulsel
Kementerian Agama Sulawesi Selatan meneken perjanjian kerja sama dengan KPU Sulsel mengenai sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemilu. Penandatangan perjanjian ini dirangkaikan dengan sosialisasi netralitas ASN dan pilkada damai tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Tim Hukum, Pengawasan Orang Asing, dan TLHP Kanwil Kemenag Sulsel yang diketuai Salman Fattah.
Ketua KPU Sulsel, Hasbullah mengatakan pihaknya punya harapan besar pada lembaga di daerah yang sifatnya vertikal karena tarikan conflict of interest (konflik kepentingan) dengan kelompok kepentingan di daerah sedikit agak berjarak.
"Makanya harapan kami, salah satunya adalah Kemenag. Mohon membantu kami melakukan edukasi itu, karena kami tahu Kemenag memiliki struktur sampai di level KUA dan madrasah," kata Hasbullah.
Selain itu, Hasbullah juga mengapresiasi sosialisasi tahapan pilkada yang dilakukan melalui rumah ibadah, seperti di masjid-masjid sebelum salat Jumat dilaksanakan. Beberapa kali salat Jumat di daerah ada penyampaian di awal tentang tahapan pilkada. Ini sudah berjalan dalam dua bulan terakhir.
"Saya selalu menemukan itu. Kami mohon hal-hal demikian penting disampaikan dan bisa dimasfikasi karena tidak semua warga bisa membaca informasi yang kami lempar lewat media," pinta Hasbullah.
Menurut dia, mengenai netralitas ASN pada pilkada yang dinilainya paradoks, karena menurutnya semua ASN tahu bahwa mereka punya kewajiban untuk netral, tapi selalu ada saja yang melanggar.
"Apakah perlu dilakukan sosialisasi netralitas, sementara mereka sudah paham semua bahwa ASN memang harus netral," ucap dia.
Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi terlanggar bukan kerena tidak tahu tapi terlanggar karena ada agenda lain. Makanya netralitas ini tetap penting untuk disampaikan. Netralitas ini, tegas Hasbullah, harus dilihat sebagai panggilan moral karena apabila dilanggar akan mengganggu potret demokrasi.
"Pelayanan pasti berpihak kalau ruang netralitas tidak dijaga," imbuh Hasbullah.
Kepala Kementerian Agama Sulsel, Muhammad Tonang menilai perjanjian kerja sama itu sebagai bentuk nyata dukungan dari Kementerian Agama Sulsel untuk penyelenggaraan pilkada yang baik dan kondusif.
"Kami pahami bersama bahwa pilkada tidak lepas dari partisipasi semua pihak. Pegawai Kemenag sebagai aparatur sipil negara tugas untuk menjaga keutuhan NKRI, dan salah satunya dengan cara menjaga pelaksanaan pilkada ada kondusif," kata Tonang.
Untuk menegaskan netralitas ASN Kemenag Sulsel, Tonang mengatakan akan segera mengirim surat kepada jajarannya dalam bentuk imbauan untuk dipedomani.
"Kami juga mengimbau untuk menghindari diksi-diksi dan perkataan yang dapat memancing kebencian dan konflik demi menjaga kedamain, sekaligus mendorong partisipasi seluruh masyarakat untuk turut serta pada pesta demokrasi nanti," ujar Tonang.
Tonang mengaku bersyukur bahwa sejak tahapan pilkada Sulsel dimulai, Bawaslu menyatakan belum ada satupun ASN Kementerian Agama Sulsel yang dianggap melakukan pelanggaran.
"Saya tanyakan ke Bawaslu adakah anggota saya yang melanggar, dan alhamdulillah jawabnya belum ada. Semoga ini terus dipertahankan, dan kembali saya tegaskan jangan ada yang coba-coba terlibat politik praktis," kata dia. (fahrullah-suryadi/C)
