MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Badan Pengawas Pemilu Sulawesi Selatan (Bawaslu Sulsel) kembali menggelar sosialisasi netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjelang Pilkada Serentak 27 November mendatang. Kegiatan dengan tema 'Sosialisasi Netralitas ASN Pemilihan 2024' digelar di Aula Kantor Bupati Pinrang, Senin, (14/10/2024)
Sosialisasi ini melibatkan tiga pemerintah daerah (Pemda) dari Kabupaten Pinrang, Sidrap dan Kota Parepare. Kegiatan ini merupakan yang kedua kalinya digelar Bawaslu Sulsel. Sebelumnya, Bawaslu menggelar netralitas Kepala Desa yang digelar di Kota Makassar beberapa waktu lalu.
Ketua Bawaslu Sulsel, Mardiana Rusli mengatakan, kegiatan serupa akan dilaksanakan di daerah lain, dengan melibatkan penyuluh agama, forum warga dan forum antar agama. Dia mengatakan, intensitas sosialisasi yang dilaksanakan Bawaslu Sulsel merupakan tindak lanjut Indeks Kerawanan Pemilu (IKP).
Di mana, Bawaslu RI telah mengeluarkan IKP mengenai daerah rawan konflik di Indonesia menghadapi Pilkada Serentak 2024. Hasilnya, Provinsi Sulawesi Selatan masuk empat besar sebagai daerah rawan tinggi.
" Dan salah satu paling banyak adalah masalah netralitas ASN. Pemilu (Pilpres/Pileg) kemarin kita berada zona aman, Kedua rawan terendah. Berbanding terbalik pemilu (Pilkada Serentak) kali ini empat rawan tertinggi," kata Mardiana dalam sambutannya.
Dia mengatakan, menghadapi Pilkada Serentak 2024, pihaknya mengoptimalkan pencegahan - pencegahan pelanggaran netralitas ASN. Maka dari itu, ia mengapresiasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang mengeluarkan surat edaran terhadap netralitas ASN.
"Artinya, upaya pencegahan, upaya imbauan melalui semua aturan yang menjadi turunan undang undang 10 tahun 2016, kemudian ada perubahan undang undang 2 tahun 2020 terkait pasal 70, itu mencoba internalisasikan dalam bentuk program sosialisasi, semua terkait regulasi yang menyangkut netralitas ASN," katanya.
