MAMUJU, RAKSUL - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar kegiatan komunikasi sosial dan pembahasan isu-isu strategis terkait ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya dalam rangka mewujudkan Pilkada yang aman, damai, dan harmonis, Kamis (31/10/24).
Penjabat Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin, menyatakan komitmen bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulbar untuk mendukung dan memastikan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 di Sulbar berlangsung aman, damai, dan harmonis.
"Soal Pilkada, sudah ada penyelenggaranya, yakni KPU dan Bawaslu. Semua terkait Pilkada diatur oleh KPU dan Bawaslu, yang memiliki landasan hukum konstitusi dan undang-undang," terang Bahtiar Baharuddin.
Bahtiar juga menegaskan bahwa pemerintah provinsi berupaya meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada serentak yang dijadwalkan 27 November 2024 mendatang. "Partisipasi pemilih pada 2020 mencapai sekitar 81 persen. Semoga kali ini bisa meningkat hingga 82 atau bahkan 90 persen, atau minimal mempertahankan yang ada," ujarnya.
Bahtiar memastikan semua pihak, baik peserta Pilkada Sulbar maupun pemilih, akan diperlakukan secara adil sesuai dengan prinsip Luber (Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia) serta Jurdil (Jujur dan Adil) yang menjadi semboyan KPU.
"Harapannya, Pilkada ini menjadi pesta demokrasi yang menggembirakan, bukan menegangkan. Setiap calon kepala daerah pasti memiliki niat yang sama, yaitu membangun daerah ini, meski gagasan yang ditawarkan mungkin berbeda," kata Bahtiar.
Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri ini juga berpesan bahwa siapapun yang terpilih sebagai bupati dan wakil bupati, serta gubernur dan wakil gubernur, harus didukung karena mereka adalah pilihan rakyat yang sah.
"Kita perlu menarasikan kebersamaan dan persatuan. Dengan begitu, Sulbar akan semakin solid menghadapi tantangan dan peluang besar di masa depan," pungkasnya. (Sudirman)
