BULUKUMBA, RAKYATSULSEL – Sebanyak 920 petugas AdHoc Bawaslu Kabupaten Bulukumba kini resmi terlindungi dalam program BPJS Ketenagakerjaan, menyusul penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bulukumba dan Bawaslu Bulukumba.
Penandatanganan tersebut bertujuan memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pengawas pemilu yang bertugas pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Acara penandatanganan berlangsung dengan dihadiri oleh Kepala BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) Makassar, I Nyoman Hary Sujana, Ketua Bawaslu Bulukumba, Agussalim, S.Pd., ST., M.Adm., dan Kepala BPJamsostek Cabang Bulukumba, Sahid Wahid.
Kepala BPJamsostek Makassar, I Nyoman Hary Sujana, menjelaskan bahwa sinergi ini merupakan langkah konkret dalam melindungi pengawas pemilu melalui Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
"Ini adalah bentuk komitmen kami dalam melindungi pejuang demokrasi, khususnya pada Pilkada 2024. Petugas AdHoc akan mendapatkan perlindungan penuh selama menjalankan tugas, termasuk perjalanan dari rumah menuju lokasi kerja," ungkap Nyoman.
Ia menambahkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan akan menanggung seluruh biaya perawatan dan pengobatan bagi petugas yang mengalami kecelakaan kerja, tanpa batasan biaya.
"Perlindungan ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 dan Nomor 82 Tahun 2019. Bahkan, jika harus dirawat di rumah, kami juga akan mengganti penghasilan yang hilang, seperti honor yang diberikan oleh Bawaslu," terangnya.
Koordinator Sekretariat Bawaslu Bulukumba, Agussalim, menyampaikan apresiasi atas kerjasama ini dan berharap agar perlindungan tersebut dapat memotivasi petugas dalam mengawal pesta demokrasi.
"Kami berharap teman-teman di Panwascam hingga PTPS dapat memaksimalkan kinerja mereka di lapangan. Dengan adanya perlindungan ini, semoga tugas pengawasan bisa berjalan optimal dan aman," kata Agussalim.
Dalam Pilkada 2024, sebanyak 920 petugas AdHoc Bawaslu Bulukumba akan mendapatkan perlindungan, terdiri dari:
- 100 orang Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam)
- 136 orang Pengawas Kelurahan/Desa (PKD)
- 684 orang Pengawas TPS (PTPS)
Kerjasama ini diharapkan menjadi landasan kuat dalam menciptakan suasana kerja yang aman bagi seluruh pengawas pemilu, sehingga pengawasan terhadap proses demokrasi dapat terlaksana dengan maksimal. (*)
