MAKASSAR – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) terus mendorong partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang akan digelar pada 27 November 2024.
Selain menggenjot partisipasi pemilih, KPU Sulsel menyoroti potensi intimidasi oleh oknum aparat terhadap warga untuk memilih calon tertentu.
Koordinator Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU Sulsel, Hasruddin Husain, optimis partisipasi pemilih dapat mencapai 80% atau lebih.
“Kesadaran politik masyarakat menjadi sorotan utama untuk memastikan keberhasilan demokrasi di daerah,” ungkap Hasruddin dalam kegiatan Cafe Demokrasi yang dihadiri puluhan jurnalis di Red Corner Café, Makassar, Senin (25/11/2024).
Hasruddin, yang akrab disapa Ucheng, menjelaskan bahwa KPU Sulsel telah melakukan berbagai upaya untuk menjangkau semua segmen pemilih, termasuk pemilih pemula, komunitas lokal, pemuda, dan kelompok rentan seperti perempuan.
Aktivitas kreatif seperti festival, musik jalanan, dan program di car free day disebut berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat.
Meski demikian, Hasruddin menegaskan bahwa tantangan utama bukan hanya meningkatkan jumlah partisipasi, tetapi juga menjaga kualitas demokrasi.
“Kesadaran masyarakat untuk menolak politik uang dan hoaks sangat penting dalam menjaga netralitas dan integritas pemilu,” katanya.
Menanggapi laporan dugaan intimidasi oleh oknum aparat TNI/Polri terhadap pemilih, Hasruddin menegaskan bahwa tindakan semacam itu melanggar hukum.
“Hak masyarakat untuk memilih dijamin undang-undang. Tidak boleh ada upaya memaksa atau mengarahkan pilihan warga,” tegasnya.
Hasruddin mengingatkan bahwa pelanggaran seperti ini dapat dilaporkan kepada Bawaslu atau KPU. Ia juga mendorong warga Sulsel untuk menjaga kesadaran politik dan aktif melaporkan intimidasi.
“Jika menemukan kasus intimidasi, laporkan segera. Jangan takut, viralkan kalau perlu, karena undang-undang melindungi hak pilih kita,” ujarnya.
KPU Sulsel berharap Pilkada 2024 tidak hanya menjadi momen partisipasi besar-besaran, tetapi juga ajang demokrasi yang berkualitas dan bebas dari tekanan.
“Kami ingin masyarakat hadir di TPS bukan hanya untuk memilih, tapi juga memahami visi-misi calon yang mereka dukung,” tutup Hasruddin. (Yadi/B)
