JAKARTA, RAKYATSULSEL – Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (24/2/2025).
Danantara diproyeksikan menjadi motor penggerak ekonomi nasional dengan perputaran aset mencapai 900 miliar dolar AS (Rp14.000 triliun) dan dana awal sebesar 20 miliar dolar AS (Rp325,8 triliun).
Peluncuran Danantara mendapat respons positif dari berbagai pihak, termasuk Ketua Umum DPP KNPI Putri Khairunnisa, yang menyebut kehadiran lembaga ini sebagai terobosan strategis dalam memperkuat perekonomian nasional. Namun, ia juga menyoroti beberapa hal penting terkait pengelolaan Danantara ke depan.
KNPI Tolak Rangkap Jabatan Rosan Roeslani
Salah satu kritik utama yang disampaikan Nisa—sapaan Putri Khairunnisa—adalah terkait penunjukan Rosan Roeslani sebagai CEO Danantara, yang juga menjabat sebagai Menteri Investasi dan Penanaman Modal. Ia menilai rangkap jabatan ini dapat merusak kredibilitas Danantara dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
"Lembaga ini harus diisi oleh orang-orang profesional, bersih, dan fokus bekerja sesuai harapan Presiden Prabowo. Kami secara tegas menolak Rosan Roeslani sebagai CEO Danantara karena rangkap jabatannya sebagai Menteri Investasi. Silakan pilih, tetap sebagai Menteri atau fokus sebagai CEO Danantara," ujar Nisa.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa Danantara akan mengelola aset yang nilainya lima kali lipat dari APBN Indonesia, sehingga membutuhkan kepemimpinan yang serius dan profesional.
"Masa iya, mengelola dana ribuan triliun sambil nyambi jadi menteri? Ini bukan main-main! Kalau salah kelola, dampaknya bisa sangat besar, jangan sampai terjadi fraud, bisa celaka saru Republik, ini bahkan bisa mengancam ekonomi nasional. Kita harus belajar dari kasus Jiwasraya dan Asabri agar kesalahan serupa tidak terulang di Danantara," tambahnya.
Desak Pandu Syahrir Mundur dari Jabatan Swasta
Selain Rosan Roeslani, Nisa juga meminta Pandu Syahrir, yang ditunjuk sebagai Chief Investment Officer (CIO) Danantara, untuk segera melepas jabatan-jabatannya di perusahaan swasta guna menghindari konflik kepentingan.
"Kami mendesak Bung Pandu Syahrir agar bertindak profesional. Jangan ada kesan setengah-setengah dalam mengelola investasi Danantara. Jika ingin serius, sebaiknya mundur dari jabatan di perusahaan lain agar bisa fokus," tegas alumni S2 Pertahanan Universitas Indonesia ini.
Peluncuran Danantara diharapkan dapat membawa dampak positif bagi perekonomian Indonesia. Namun, desakan agar para pemimpin lembaga ini bekerja secara profesional tanpa rangkap jabatan menjadi catatan penting bagi keberlanjutan dan kredibilitasnya ke depan. (*)
