Poin terakhir, kata Randi, banyaknya Randis yang tidak dikuasai fisiknya berdampak pada terganggunya pelayanan dan mobilitas pemerintahan.
Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, BKAD memberikan sejumlah rekomendasi kepada pimpinan daerah. Di antaranya, pelaksanaan Apel Randis disarankan dilakukan secara rutin minimal sekali dalam setahun.
“Apel Randis perlu diperpanjang durasinya agar pemeriksaan kendaraan bisa lebih teliti. Mengingat kondisi geografis Luwu yang luas, pelaksanaan apel juga perlu dilaksanakan di wilayah Walmas untuk memudahkan pegawai menghadirkan kendaraan dinas,” sarannya.
Selain itu, BKAD menyarankan langkah tegas terhadap Randis yang tidak dikuasai, seperti pemutasian ke OPD yang aktif menggunakan, atau penarikan kembali ke OPD pemilik. Tim khusus juga diusulkan dibentuk untuk menelusuri kendaraan yang masih dikuasai oleh pensiunan atau pegawai yang sudah tidak berwenang.
“Kami juga merekomendasikan agar Inspektorat melakukan audit terhadap kendaraan yang tidak diketahui keberadaannya atau dinyatakan hilang, serta memberi petunjuk penghapusan dalam laporan BMD,” tutup Randi. (Irmus)
