PAREPARE, RAKYATSULSEL – Kantor imigrasi kelas II TPI Parepare, Sulawesi selatan, telah menjalani serangkaian penilaian Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN RB.
Hal itu diungkapkan kepala Kantor Imigrasi (Kakanim) kelas II TPI Parepare, Ade Yanuar Ikbal Senin, 19 Mei 2025.
Ikbal mengungkapkan, tahun ini Imigrasi kelas II TPI Parepare Kembali mengikuti proses penilaian WBBM yang sebelumnya berhasil mendapat predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK).
“Kantor Imigrasi kelas II TPI Parepare yang sudah Wilayah Bebas Korupsi (WBK) menuju WBBM, ya disitulah bahwa kantor sukses dalam melayani WBBM. tadi juga sudah kita wawancara dari TPI ke TPI tim penilai internal yaitu dari kami tim inspektorat. Jadi ada beberapa poin masukan untuk kedepannya yang harus kita perbaiki,”jelasnya.
Ikbal yang baru menjabat kepala kantor, menyebutkan tujuan Utama dilakukan WBBM adalah secara khusus, WBM bertujuan untuk mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Ia juga menyebutkan penilaian WBM yang diikuti Imigrasi kelas II TPI Parepare, adalah yang keempat kalinya namun belum berhasil mendapatkan predikat tersebut. Meski begitu pihaknya tetap optimis bisa meraih predikat WBBM tahun ini.
“Insyaallah kami tetap berjuang semoga tahun ini bisa mendapatkan predikat WBBM, kami tetap optimis, tapi karena ada semua yang menilai. Belum tentu menurut kita nilai baik yang di luar baik gitu pak. yaa kami mengajak kepada seluruh tim internal dapat bekerjasama, agar tahun ini bisa mendapatkan predikat WBBM.”pungkasnya.
Sekadar diketahui WBBM, adalah predikat yang diberikan kepada unit kerja pemerintah yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, terutama dalam mencegah korupsi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Adapun prosesnya adalah unit kerja yang ingin meraih WBBM perlu melakukan pembangunan Zona Integritas (ZI) yang melibatkan pencanangan ZI, proses pembangunan, dan penilaian oleh Tim Penilai Nasional. (*)
