Program Iuran Sampah Gratis Resmi Diluncurkan, Penerima Manfaat Ditandai dengan Barcode

  • Bagikan
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin saat Peluncuran Program Iuran Sampah Gratis di Car Free Day (CFD) di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Makassar, pada Minggu (29/6/2025).

MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Pemerintah Kota Makassar resmi meluncurkan program iuran sampah gratis bagi masyarakat kurang mampu.

Program ini masuk dalam peraturan wali kota (Perwali) No 13 Tahun 2025 tentang retribusi iuran sampah gratis. 

Peluncuran dilakukan oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, di Car Free Day (CFD) di Jalan Jenderal Sudirman, pada Minggu (29/6/2025). 

Program ini juga bertepatan dengan peringatan Hari Lingkungan Hidup Nasional 2025.

Munafri menjelaskan kebijakan ini ditujukan khusus bagi warga berpenghasilan rendah sebagai bentuk dukungan pemerintah dalam meningkatkan daya beli masyarakat.

 "Ini bukan untuk semua warga. Contoh, hotel yang menghasilkan sampah banyak tentu tidak masuk dalam program ini," kata Munafri. 

Ia menyebut sasaran program ini adalah rumah tangga dengan daya listrik 450 hingga 900 KWh. 

Di mana, masyarakat penerima manfaat akan diberikan stiker dan barcode khusus yang ditempel di rumah masing-masing.

Tujuannya, sebagai penanda agar petugas tidak lagi memberikan tagihan iuran sampah kepada mereka.

"Ini bentuk substitusi pengeluaran. Uang yang biasanya digunakan untuk membayar sampah, bisa dialihkan untuk kebutuhan lain," ujar Munafri.

Ia juga meminta para lurah dan camat untuk memastikan program ini berjalan tepat sasaran dan dapat dilihat nyata manfaatnya di masyarakat.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar, Helmy Budiman, mengatakan saat ini proses pendataan masih berlangsung.

Program Iuran Sampah Gratis ini dijadwalkan mulai berlaku secara efektif pada Juli 2025.

Helmy menyebut, uji coba program ini sudah mencakup sekitar separuh jumlah Kepala Keluarga (KK) calon penerima manfaat. Yakni sekitar 50 persen dari total penerima manfaat. 

 “Data awal sementara sudah sekitar 50 persen. Mudah-mudahan bulan depan, saat program efektif berjalan, kita bisa capai 100 persen,” ujar Helmy. 

Meski begiry, Helmy masih enggan detail distribusi wilayah belum diumumkan secara lengkap. “Nanti akan kami sampaikan setelah rapat lanjutan,” kata dia.

Terkait penggunaan barcode sebagai penanda rumah tangga penerima manfaat, Helmy menyebut pihaknya masih dalam tahap kajian. 

“Kalau memang sesuai keinginan Bapak Wali Kota menggunakan stiker, atau ada metode lain yang lebih efektif, tentu akan kita pilih yang terbaik,” ucap Helmy. (shasa anastasya/B)

  • Bagikan