MAKASSAR, RAKYATSULSEL – Pemerintah Kota Makassar dinahkodai Wali Kota, Moh Ramdhan Pomanto dan Wakil Wali Kota, Fatmawati Rusdi (ADAMA) bersama SKPD akan melakukan agenda rapat koordinasi khusus (Rakorsus). Rencananya, digelar pada 15 Maret 2022 mendatang.
Agenda satu tahun pemerintahan “ADAMA” mewujudkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah masuk dalam anggaran APBD. Konsep ini bertajuk “Makassar Menuju Metaverse”.
Bahkan para OPD kini menyiapkan program unggulan untuk dibahas dan dijalankan di forum rakorsus nantinya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPA) kota Makassar, Achi Soleman mengatakan pihaknya di DPPPA telah menyiapkan konsep Makassar Menuju Metaverse. Telah dikonsepkan beberapa inovasi sebagai program unggulan.
“Pertama kami namakan “Bacce” itu ‘balla amma carade’ inovasi tersebut sebagai wadah untuk pencegahan, jadi bukan penanganan,” kata Achi Soleman, Jumat (11/3/2022).
Menurutnya, kekerasan itu ada pada keluarga dan lingkungan, maka inovasi ini hadir sebagai sarana warga melakukan upaya pencegahan lewat konseling keluarga.
“Ini nantinya terintegrasi dengan beberapa layanan kami yang ada uptd dpppa seperti puspaga yaitu pusat pembelajaran keluarga dan kami nanti berupa layanan offline dan online juga ada untuk ‘bacce’,” jelasnya.
Konsep berikutnya diandalkan yakni, untuk pencegahan, kekerasan terhadap anak di sekolah DPPPA membuat juga inovasi namanya “Ammari atau siniki”, gerakan ini nantinya menjadikan anak Makassar memerangi kekerasan dan bullying.
Gerakan ini nantinya digerakan akan menjadikan anak sebagai duta bullying di sekolah. Ini program berkiaran dengan diknas bagaimana kita mencegahan.
“Jadi, nanti kolaborasi program dari diknas bagaimana kita mencegah bullying di sekolah,” katanya.
Selain itu, ada inovasi lain sistem informasi layanan pengelolan kasus dan perempuan namanya “Sipakatau”, digitalisasi pelayanan.
Ada juga “Pakebbu” penggerak perempuan kepala keluarga, dia berharap perempuan kepala keluarga sebagai pelopor pemberdayaan, akan terhubung dengan dinas koperasi.
“Bagaimana kepala keluarga perempuan harus meningkatkan kapasitasnya,” tutup dia
