WAJO, RAKYATSULSEL – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wajo berkomitmen menjadi salah satu daerah yang jadi lokus pendampingan penyusunan masterplan Smart City (Kota Cerdas) 2023 oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Republik Indonesia.
Upaya itu disampaikan Bupati Wajo, Amran Mahmud, saat memaparkan secara virtual di hadapan para asesor terkait penggunaan dan pengembangan teknologi, informasi, dan komunikasi di Wajo, dari Aula Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Wajo, Selasa (12/4).
Amran Mahmud didampingi Sekretaris Daerah Wajo, Armayani, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Dwi Apriyanto, Kepala Bappelitbangda Andi Pallawarukka, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah, Dahlan dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Herman.
Sementara, tim asesor pendampingan penyusunan masterplan Kota Cerdas 2023, yaitu Harya Widiputra, Fitrah R. Kautsar, Heri Sutrisno, Dudi Hermawan, dan Wikan Danar Sunindyo.
Dalam pemaparannya, Amran Mahmud menyampaikan bahwa Pemkab Wajo memiliki niat bulat dan tekad kuat untuk menerapkan smart city dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Berbagai langkah strategis telah diimplementasikan tentunya dengan berbagai hasil dan tantangan, baik pada suprastruktur, struktur, infrastruktur hardware, maupun aplikasi, guna menuju smart city. Tantangan yang dihadapi itu tidak menyurutkan langkah kecil kami untuk menuju lompatan besar ke arah smart city. Apalagi ditambah dengan dukungan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika serta lembaga teknis terkait,” ucap Direktur Wajo Computer Center ini.
Amran Mahmud melanjutkan bahwa pada sisi suprastruktur, ditandai dengan telah dituangkannya dalam perencanaan jangka menengah maupun tahunan, begitupun pelaksanaan dan pengembangan untuk mendukung dan menciptakan terwujudnya smart city di Wajo.
“Sejak tiga tahun lalu, ketika kami dilantik di tahun 2019, dalam dokumen RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Wajo tahun 2019-2024 telah memuat kata ‘e-government’ sebagai salah satu kata kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan amanah yang akan dijalani selama lima tahun ke depan sampai dengan tahun 2024,” ucap Amran Mahmud.
