Kegiatan yang digelar secara hybrid oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) di Ruang Pola Kantor bupati, juga dihadiri para Asisten, Staf Ahli, pejabat eselon III. Begitu pula sejumlah ASN lainnya yang mengikuti secara online di kantornya masing-masing.
Amran Mahmud menuturkan, dalam rangka pencapaian outcome tersebut, Kepala OPD harus membangun iklim organisasi dan kondisi kerja yang baik, memberikan pendelegasian serta menjaga kebersamaan bersama jajarannya.
"Semua OPD harus bisa memaksimalkan potensi yang ada di perangkat daerah masing-masing, karena semakin ke depan, tuntutan pekerjaan juga akan semakin besar. Sehingga juga perlu ditanamkan oleh semua semangat kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas," tegasnya.
Terkait dengan evaluasi APBD, Amran Mahmud menjelaskan realisasi penghasilan tetap untuk perangkat desa dan kades tahun ini sudah sistem non tunai. Sehingga masih ada sejumlah desa yang terkendala belum terealisasi.
"Saya harapkan kepada Camat untuk mensupport desa dalam memaksimalkan pengadministrasian di desa. Pasalnya masih adanya yang belum terealisasi karena terkendala dengan personil yang belum siap dengan administrasi. Apalagi dengan menggunakan akun Transaksi," tambah Amran yang juga mantan wakil bupati Wajo.
Per 31 Maret 2022, Dia menjelaskan, 37, 7 persen realisasi untuk tahap pertama. Artinya tinggal 2 persen lebih. "Saya harapkan bisa terprogres dengan baik dan cepat," imbaunya.
Sementara Kepala BPKPD Wajo, Dahlan melaporkan, total realisasi siltap dari 142 Desa yakni, yang sudah terbayar 127 desa dan belum terbayar 15 Desa.
