Dia menjelaskan, sebenarnya pembentukan koalisi partai di Pilkada tidak selalu ditentukan koalisi nasional partai politik sendiri. Tidak bisa diremehkan faktor determinasi elit lokal dan kelompok oligarki pendukungnya.
"Dalam banyak pengalaman Pilkada di Sulsel, kandidat lah yang menentukan format koalisi. Terutama dalam rangka mencukupkan syarat dukungan," pungkasnya.
Sedangkan, Pengamat Politik UIN Alauddin Makassar, Attock Suharto berpandangan soliditas KIB di pilpres tidak menjamin akan sampai ke daerah.
"Di daerah tak solid, karena akan ada irisan kepentingan yang akan membuat kemungkinan koalisi ini tidak sejalan," tuturnya.
Sehingga, meskipun pertemuan demi pertemuan untuk arahnya mensolidkan koalisi dari pilpres hingga pilkada tidak akan bisa berjalan efektif.
"Mungkin untuk satu atau dua daerah bisa solid, tetapi untuk semua daerah kemungkinan tidak bisa solid," tutup dia.
Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel, Taufan Pawe mengaku, mengharapkan koalisi ini turun ke daerah.
"Yang pasti dengan komunikasi terbangun. Kami sebagai pimpinan partai di Sulawesi Selatan, mengharapkan bahwa koalisi yang ada di pusat itu, turun ke daerah," kata Wali kota Parepare secara singkat.
Senada juga disampaikan, Ketua DPW PAN Sulsel Ashabul Kahfi berujar, selama kepentingan masyarakat tidak menutup kemungkinan koalisi ini bisa berlanjut.
"PAN terbuka untuk koalisi dengan siapapun juga, selama itu untuk kepentingan, untuk kesejahteraan masyarakat," tutur legislator DPR RI itu. (Yadi/Raksul/B)
