JENEPONTO, RAKYATSULSEL - Potensi keterpilihan kaum perempuan dalam kontestasi politik di Kabupaten Jeneponto pada pemilihan umum 2024 mendatang kian menjanjikan.
Salah satu faktor yang mempengaruhi hal tersebut lantaran jumlah pemilih perempuan di Kabupaten Jeneponto nampak mendominasi, yang dimana berdasarkan data pemilih berkelanjutan (PDPB) per September 2022 yang dirilis oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jeneponto, diketahui jumlah pemilih perempuan sebanyak 141.385 orang, sementara jumlah pemilih laki- laki hanya sebanyak 131.803 orang.
Tak hanya itu, pada pada pemilu 2019 di Kabupaten Jeneponto juga tercatat jumlah pemilih perempuan lebih banyak, yakni sebanyak 138.577 orang, dan jumlah pemilih laki- laki kala itu hanya berjumlah 129.185 orang.
Dominannya jumlah pemilih perempuan juga berpotensi dimanfaatkan figur- figur politisi dari kaum perempuan untuk mendulang banyak suara pada pemiliham anggota legislatif (Pileg).
Bahkan pada pemilihan kepada daerah (Pilkada) 2024 mendatang, terlebih jika isu- isu kepetingan kaum perempuan betul- betul mampu digarap oleh politisi dari kaum tersebut.
Salah satu politisi perempuan di Kabupaten Jeneponto, Irmawati Zainuddin yang juga menjabat Wakil Ketua 1 DPRD Jeneponto, sekaligus Wakil Ketua DPD II Partai Golongan Karya (Golkar) Jeneponto, mengakui potensi keterpilihan kaum perempuan kian tinggi atau menjanjikan pada Pemilu 2024.
"Ya sangat berpotensi, tapi peran perempuan dalam politik itu sudah dari dulu, dan luar biasa, cuma tidak terlalu dinampakkan, "ujar Irmawati kepada Rakyat Sulsel, Jumat (9/12/2022) sore.
Selain itu, Irmawati mengakui bahwa dengan dominannya jumlah pemilih perempuan di Jeneponto itu juga menjadi peluang bagi perempuan dapat menjadi pemimpin atau jadi Bupati di Kabupaten Jeneponto.
"Tidak menutup kemungkinan (perempuan jadi Bupati Jeneponto), bisa saja, karena tidak ada yang tidak mungkin, "tambah perempuan yang juga hobi off- road.
Secara umum, angka keterwakilan perempuan dalam kancah politik terus meningkat, terutama di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota, bahkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) saat ini dijabat oleh seorang perempuan.(Zadly)
