MAMUJU, RAKYATSULSEL - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar konferensi pers terkait Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Sstunting di Provinsi Sulawesi Barat, Selasa (31/1/23).
Kepala perwakilan BKKBN Sulbar, Nuryamin memaparkan angka prevalensi stunting tahun 2022, di enam kabupaten yang ada di Sulawesi Barat.
Ia menyebutkan, Kabupaten Majene angka prevalensi stunting di tahun 2022, 31,55 persen. Polewali Mandar 31,87 persen. Mamasa 29,86 persen. Mamuju 26,51 persen. Pasangkayu 24, 98 persen. Mamuju Tengah 23, 04 persen.
“Sehingga angka prevalensi stunting di Sulawesi Barat tahun 2022 mengalami penurunan 28,49 persen, dibandingkan tahun 2021, yakni 33,8 persen,” kata Nuryamin.
Namun, Nuryamin mengungkapkan, dalam penanganan penurunan angka stunting di Sulawesi Barat, pihaknya mengaku masih terdapat kekurangan dan kelemahan-kelemahan.
"Kalau angka stunting itu naik kita harus akui, sudah itulah progresnya, bahwa ada yang tidak optimal bekerja,” tukasnya.
Menurutnya persoalan stunting di Sulbar merupakan persoalan bersama. “Saya akui, BKKBN lemah juga, tetapi bukan persoalan BKKBN, karena ini persoalan stunting adalah persoalan bersama,” ungkap Nuryamin.
Ketika disoal terkait anggaran penangan stunting, Nuryamain mengatakan bukan besar dan kecilnya dana penanganan stunting. Tapi persoalan komitmen semua pihak, untuk berperan aktif mensosialisasikan masalah stunting. Termasuk bagaimana media untuk mensosialisasikan lewat pemberitaan.
“Sehingga tahun 2024, Sulawesi Barat sebagai garis finishnya penekanan stunting, 18,61 persen. Itu harapan kita,” sebut Nuryamin. (*)
