Danny Show Force Usai Lebaran

  • Bagikan
Baliho Sibawanna Danny Pomanto terpasang di Kabupaten Bone (Ist)

MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto menyatakan akan melakukan konsolidasi dengan tim relawan usai Lebaran Idulfitri. Konsolidasi itu dimaksudkan sebagai persiapan untuk maju pada pemilihan gubernur Sulsel 22024.

"Semua tim relawan akan berkumpul setelah Lebaran. Lokasinya di Tokka, Maros. Kmai akan himpuhn aspirasi relawan dan saya akan menyatakan kesiapan untuk maju di pemilihan gubernur," ujar Danny, Selasa (4/4/2023).

Danny mengatakan, konsep pertemuan dengan relawan berupa penyampaian aspirasi tentang keseriusan untuk mendukung di Pilgub Sulsel dan berbagai harapan lainnya. "Kami mau pertemuan bersama dengan melihat apa saja pandangan relawan ke depan. Apa yang mereka harapkan nantinya," imbuh dia.

Sebelumnya, pertemuan Danny dengan relawan dijadwalkan pada Januari lalu. Hanya saja pertemuan itu batal karena berbagai kesibukan. Rencananya, Danny menghadirkan sekitar 4.000 relawan.

"Jika relawannya dikumpulkan secara keseluruhan bisa mencapai 300.000. Tapi pertemuan silaturahmi biasa hanya 3.000-4.000, komandanya saja dulu diundang. Biasanya pasukan tempurku itu yang sampai anak buahnya itu bisa sampai 300.000," beber Danny.

Pergerakan relawan Danny Pomanto juga masif dilakukan. Para relawannya dengan sebutan "Militan DP" aktif sosialisasi di berbagai daerah.

Saat ini memang Danny belum menentukan sikap. Hanya saja, salah satu gerakan paling nyata relawan Danny Pomanto di Pilgub yakni pemasangan baliho yang tersebar di 24 Kabupaten dan Kota di Sulsel. Bahkan gerakan tersebut merupakan inisiatif para relawan.

Sementara itu, sejumlah parpol terus melakukan pendekatan kepada figur potensial seperti kepala daerah dan eks kepala daerah untuk bergabung. Selain basis massa yang jelas, kepala daerah dan eks kepala daerah ini dinilai bisa menjadi pendongkrak suara di Pemilu.

Sejauh ini masih ada beberapa kepala daerah yang belum menentukan pilihan untuk bergabung di parpol. Mereka adalah Gubernur Sulsel Andi Sudirman dan Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan.

Sekretaris DPW NasDem Sulsel, Syaharuddin Alrif tak menampik jika dalam waktu dekat ada beberapa tokoh lagi untuk bergabung. Menurut dia, modal Partai NasDem yaitu politik kemanusiaan menjadi magnet untuk menggaet para figur potensial.

"Sebelum DCT 2024 masih banyak yang akan bergabung di NasDem Sulsel," ujar dia.

Sekretaris PDIP Sulsel, Rudy Pieter Goni alias RPG mengakui bahwa PDIP saat ini sedang melakukan pendekatan dengan beberapa tokoh termasuk figur kepala daerah. "Sabar-sabar bro. Kami sementara penjajakan dengan sejumlah figur. Kalau deal akan kami umumkan," katanya.

Disinggung mengenai wacana bergabungnya Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan 'Danny' Pomanto dan Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan bersama PDIP, RPG enggan berspekulasi lebih jauh.

"Jadi begini, tidak semua pertemuan insan politisi harus bicara politik, pertemuan dua insan media tidak harus bicara media, kan begitu. Politik ini tidak hanya bicara kekuasaan. Nanti ada daftar caleg, baru benar," imbuh dia.

Ketua DPW PKB Sulsel, Azhar Arsyad secara singkat menyampaikan jika saat ini PKB sudah memiliki beberapa tokoh sebagai kekuatan untuk hadapi pemilu 2024. Ia menuturkan, selain ada nama mantan wakil wali kota dan mantan bupati masuk dalam bacaleg, ada juga tokoh agama.

Pengamat politik dari Profetik Institute, Muh Asratillah mengatakan secara politik kepala mantan kepala daerah memiliki keunggulannya secara elektoral. Pertama, mantan kepala daerah memiliki pengalaman tanding dalam kontestasi politik, sehingga mengetahui bagaimana cara memanajemen sumber daya politik, mengatur relawan.

"Metode yang efektif dalam melakukan komunikasi politik, hingga teknik dalam mengamankan capaian suara," tuturnya.

Kedua, sambung Asratillah, mantan kepala daerah telah memiliki kantong-kantong dukungan elektoral yang relatif jelas, di samping memiliki daya tarik sendiri bagi pemilih karena dianggap memiliki pengalaman serta kemampuan dalam mengelola pemerintahan.

Namun di Pemilu 2024 nanti, para mantan kepala daerah mesti menyesuaikan diri dengan logika pertarungan pileg, mengingat jumlah kompetitor yang cukup banyak sehingga pertarungan akan lebih sengit.

"Sehingga mantan kepala daerah mesti mencari parpol yang tepat sebagai kendaraan politik, sehingga capaian suara mereka bisa maksimal," jelasnya.

Hal ini membuat tidak sedikit dari mantan kepala daerah yang mesti hijrah secara politik ke parpol lain, dan ini sebenarnya bisa didorong oleh beberapa kemungkinan alasan. Pertama, hijrahnya eks kepala daerah bisa jadi didorong oleh dinamika konflik internal di partai lama, sehingga gerbong eks kepala daerah tdk lagi menjadi dominan di partai lama.

"Ini tentunya akan mendorong mereka ke parpol lain yang lebih bisa mengakomodasi kepentingan mereka. Atau bisa juga karena ketidakcocokan dengan para elit parpol lama di tingkatan pimpinan yang lebih tinggi," ujar dia.

Kedua, hijrahnya eks kepala daerah juga bisa didorong karena murni perhitungan untuk memperbesar peluang mendapatkan kursi. Sehingga dalam kasus ini berlaku prinsip "political parties just for rent".

Ketiga, bisa juga mereka pindah parpol karena dorongan dari para relawan, keluarga dan tim. Biasanya karena keluarga besar atau sebagian besar relawan mereka cenderung berafiliasi dengan parpol tertentu.

"Selain ketiga alasan di atas, mungkin ada alasan-alasan lain yang sifatnya lebih pribadi. Namun apapun alasannya, semuanya bermuara pada memperbesar peluang untuk duduk di kursi legislatif," kata Asratillah.

Manajer Strategi dan Operasional Jaringan Suara Indonesia (JSI) Nursandy Syam mengatakan keberadaan parpol sebagai kendaraan politik atau sebagai syarat pencalonan baik di pemilihan legislatif atau eksekutif sudah diatur dalam undang-undang.

"Itu sebabnya parpol menjadi etalase yang selalu menggiurkan bagi siapapun yang ingin berkontestasi di Pileg dan Pilkada," ujar dia.
Fenomena sejumlah eks kepala daerah dan kepala daerah yang berpindah partai tak terlepas dari kepentingan politik menatap pemilu dan pilkada pada 2024.

"Secara kalkulasi, keputusan bermigrasi dipandang karir politiknya bisa kian terang dan diperpanjang dengan bergabung ke parpol lain," jelasnya. (Suryadi-Fahrullah/C)

  • Bagikan