AIA Harap Harga Tiket Transportasi Tidak Bebani Masyarakat

  • Bagikan
Andi Iwan Darmawan Aras

MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras mendesak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk mengatasi harga tiket moda transportasi darat, laut, maupun udara yang dirasakan masih mahal oleh masyarakat dan cenderung melambung jelang arus mudik Lebaran 2023.

"Oleh sebab itu, kami mendesak pemerintah untuk mengatasi harga tiket moda transportasi darat, laut, maupun udara yang dirasakan masih mahal oleh masyarakat dan cenderung melambung jelang arus mudik Lebaran 2023," ungkapnya, Minggu (9/4/2023).

Ketua DPD Gerindra Provinsi Sulawesi Selatan itu juga meminta Kemenhub berupaya menstabilkan harga tiket pesawat jelang mudik lebaran 2023 agar tidak menimbulkan inflasi yang tinggi sebagaimana arahan dari Presiden RI Joko Widodo.

Bahkan, kata dia, seharusnya Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi seharusnya tidak segan memberi sanksi jika menemukan operator transportasi baik darat, udara, maupun laut menaikkan tarif tiket melebihi ketentuan tarif batas atas dalam mematok tarif tiketnya.

"Kasihan masyarakat kecil, kalau membebani di harga tiket alan kesulitan mudik. Pasca pandrmi, animo mudik akan naik, apalagi sudah tidak ada lagi PPKM. Kita berharap Kemenhub hadir memastikan tiket mudik tetap terjangkau bagi masyarakat," jelasnya.

Ketua Kamar Dagang Industri (Kadin) Sulsel itu meyakini animo mudik kali ini akan tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya pasca pandemi. Jikapun harus ada kenaikan, maka dipikirkan solusi terbaik.

Andi Iwan berharap pemerintah memastikan harga tiket transportasi masih wajar dan terjangkau oleh masyarakat dengan taraf ekonomi menengah ke bawah.

AIA mengingatkan, mudik adalah momentum bagi masyarakat untuk kembali berkumpul bersama keluarga dan sanak saudara. Ratusan ribu masyarakat diyakini akan pulang kampung di akhir ramadan ini.

"Kita mau warga bisa memanfaatkan momen idulfitri kali ini dengan berkumpul bersama keluarga di kampung. Jangan sampai harga tiket tidak terjangkau dan bebani masyarakat kalangan ekonomi menengah ke bawah. Pemerintah mesti hadir membantu masyarakat," tutur politisi asal Kabupaten Wajo itu. (Suryadi/B)

  • Bagikan