MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Kandidat bakal calon gubernur Sulsel 2024, Dr Ilham Arief Sirajuddin (IAS) tidak akan setengah-setengah mendorong pemberdayaan masyarakat lewat pemerintahan desa.
Itu, jika wali kota Makassar 2004-2014 itu dipercaya publik memimpin Sulsel pada Pemilihan Gubernur 2024.
Sosok yang dikenal dengan tagline "GubernurKu" itu menyiapkan program bantuan keuangan desa maksimal Rp 1 miliar per desa. Bantuan itu bersumber dari APBD Provinsi Sulsel.
Apalagi, sejauh ini, belum nyata keberpihakan langsung pemprov kepada desa. Itu terbukti dari sumber anggaran desa sejauh ini yang hanya bersumber dari APBN dan APBD kabupaten dan kota
"Sudah ada tim yang mencoba mengkaji. Alhamdulillah, itu bisa dilakukan jika dibarengi kesadaran penuh bahwa asas manfaatnya akan begitu besar bagi masyarakat," ujar IAS saat berdiskusi dengan Kepala Desa Ganra, Kecamatan Ganra, Andi Wahyu, di kediamannya, Rabu, 10 Mei 2023.
Lalu, bagaimana skema bantuan keuangan provinsi untuk percepatan pembangunan desa gagasan GubernurKu itu?
IAS menjelaskan hasil kajian tim internal menyebut potensi bantuan per tahun merujuk pada kekuatan APBD Sulsel yang sudah menyentuh angka Rp 9,9 triliun di 2023, berada pada kisaran Rp 500 miliar.
"Jadi, dalam lima tahun anggaran, untuk 2.266 desa se-Sulsel tercover semua," ujar sosok yang dijuluki Bapak Pembangunan Kota Makassar karena kesuksesannya menyulap Kota Anging Mammiri menjadi kota dunia itu.
Bantuan itu secara garis besar bisa meliputi program penguatan kelembagaan/struktur desa hingga operasional kades, penguatan kelembagaan sosial masyarakat semisal apresiasi berupa insentif bagi posyandu berprestasi, kelompok pemuda yang produktif, serta penguatan dan pengembangan BUMDes dan UMKM. Bisa juga dalam bentuk pelatihan aparat hingga bantuan permodalan.
"Penggunaan anggaran itu akan kami serahkan kepada desa. Dengan syarat program itu disepakati lewat Musrenbangdes. Apapun manfaat dari bantuan itu segalanya kembali ke desa," ujar peraih Bintang Jasa Utama dari Presiden RI tahun 2012 itu.
Merespons itu, Andi Wahyu mengaku realitas kondisi para kepala desa terkait anggaran tidak jauh berbeda dengan yang disampaikan IAS.
"Kami percaya, gagasan itu jika terwujud bisa mendorong para kepala desa berkarya lebih baik, dan benar-benar berbasis kebutuhan warga," tegasnya. (*)
