MASAMBA, RAKYATSULSEL- Banjir bandang yang melanda Kabupaten Luwu Utara pada 10 Juli 2020 masih menyisakan kesedihan yang mendalam masyarakat Luwu Utara.
Ratusan rumah dan bangunan fasilitas pemerintah dalam waktu hampir bersamaan luluh lantah di kota Masamba dan di Desa Meli serta Radda Kecamatan Baebunta.
Korban jiwa pun tak terelakkan, puluhan warga meninggal dunia dan ratusan hektar are (HA) areal pertanian perkebunan kelapa sawit dan sawah tertimbun longsor, tak terkecuali fasilitas umum berupa infrastruktur jalan di kota Masamba, Desa Meli dan Radda Kecamatan Baebunta.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu Utara telah melakukan pemulihan pasca bencana dengan melakukan sejumlah perbaikan infrastruktur fisik.
Hanya saja cukup disayangkan pembangunan infrastruktur fisik berupa jalan berdampak banjir bandang tersebut terlihat tidak merata dan cenderung mengabaikan skala prioritas pasca bencana banjir bandang.
Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Rajawali Garda Pemuda Indonesia (RGPI) Kabupaten Luwu Utara, M Akbar, SH menilai Pembangunan infrastruktur jalan tidak mengedepankan asas fungsi dan manfaat.
Bahkan, Akbar melihat peletakannya sangat politis dan tidak mempertimbangkan kepentingan masyarakat.
"Saya melihatnya sangat politis dalam peletakannya," ungkap Akbar yang juga advokad yang tergabung dalam LBH To Makkawaru.
Dia mencontohkan di Jl Sa'pek depan Penginapan Bintang, Jl A Pattiware depan Bawaslu Kabupaten Luwu Utara dan Jl Pajjora depan Hotel Remaja hingga kini belum dilakukan perbaikan.
"Jangan karena perbedaan pilihan politik rakyat menjadi korban," harap Akbar.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pendataan Ruang (PUPR) Kabupaten Luwu Utara, Muharwan ketika dihubungi tidak memberikan jawaban. (Abdul Aziz)
