"Kami menyambut baik rencana Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengalokasikan anggaran sebesar 40 untuk penyelenggara Pemilu dalam rangka menjamin integritas dan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pemilu sesuai arahan Pemerintah Pusat," katanya.
PKB berharap Pj Gubernur Susel sungguh bekerja secara taktis, repsponsif, efektif, transparan dan akuntabel dalam mencapai target realisasi APBD Perubahan Tahun 2023.
Maka dari itu, PKB memberikan sasaran. Pemprov selalu melakukan pengawasan untuk menjamin pelaksanaan agar tidak menyimpang dari rencana yang sudah ditetapkan, pengawasan sangat diperlukan dalam pengelolahan keuangan daerah agar tidak ada pihak yang memanfaatkan wewenangnya untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.
"Kami berharap Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 harus berdampak pada seluruh lapisan masyarakat, dan dapat memprioritaskan kegiatan yang bersifat mendesak dalam rangka penyelarasan sesuai dengan kemanpuan keuangan daerah," tuturnya.
Selain itu, Fraksi PKB meminta kepada Pj Gubernur Sulsel untuk meninjau kembali kebijakan Anggaran Pemerintah Provinsi terkait bantuan keuanggan ke Kabupaten/Kota.
Lanjut dia, Pj. Gubernur Sulsel agar melakukan pembenahan pada pejabat teknis di OPD, seperti PPK, PPTK dan pejabat yang terkait dengan pelaksanaan priotitas kegiatan, salah satu yang menghambat lancarnya pelaksanaan program kegiatan di setiap OPD.
Persoalan lain diperhatikan. Tercatat ada 13.089 KK di Kota Makassar mengalami krisis air bersih, dampak kekeringan imbas kemarau Panjang, Langkah apa yang akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
"PKB yakin Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dapat mewujudkan seluruh rencananya, jika kebersamaan seluruh komponen pembangunan terus terjaga dengan baik," pungkasnya.
Fraksi NasDem disampaikan Mizar Roem menuturkan, fraksi NasDem mempertanyakan beberapa hal terkait dengan Nota Keuangan dan Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 dimaksud.
