MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk seluruh daerah di Sulawesi Selatan hampir rampung. Dengan demikian, ada kepastian soal anggaran pilkqda di 2024 daerah.
Diketahui, daerah terakhir yang belum melakukan penandatanganan NPHD adalah Kabupaten Soppeng.
Di mana masih belum terjalin kesepakatan atas nilai NPHD tersebut antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Soppeng dan pihak Pemerintah Daerah setempat.
Namun informasi terbaru, titik terang NPHD Soppeng sudah terlihat. Pihak KPU dan Pemda akhirnya sepakat menyetujui angka Rp21 Miliar untuk anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Soppeng 2024.
"26 November sudah ada kesepakatan. Kita sepakat dan tinggal saya laporkan ke Provinsi. Kesepakatannya tetap di angka yang sama di 21 (Miliar)," ujar Ketua KPU Soppeng, Irwan Usman, saat dikonfirmasi Senin (27/11/2023)
Dia mengatakan saat ini pihaknya tengah mengkoordinasikan hasil kesepakatan tersebut dengan pihak KPU Provinsi Sulawesi Selatan terkait berita acara penandatanganan NPHD.
"Persiapan untuk NPHD ini, kita bicarakan tentang bagaimana bunyi adendumnya. Di dalam NPHD kita akan tuangkan," lanjutnya.
Diketahui sebelumnya, angka yang diajukan oleh pihak KPU sendiri adalah 27,5 Miliar. Namun angka tersebut mengalami berbagai penyesuaian setelah pembahasan bersama pihak Pemda.
"Kalau kami usulan awalnya kan 27,5 dengan pertimbangan bahwa anggaran Pilkada sebelumnya kan 25 M di 2020 dengan penambahan inflasi dari 2020 ke 2021 ini kan ada perbaikan," sebut Irwan sebelum menyepakati NPHD.
Angka Rp21 M tersebut, kata Irwan, berdasarkan simulasi pasangan calon yang lakukan oleh KPU. Di mana pihak KPU Soppeng mengajukan angka tersebut dengan simulasi 3 pasangan calon yang terdiri dari 2 pasangan berasal dari partai politik dan 1 pasangan independen.
"Kalau dari awal kami ajukan ada 5 pasang calon partai politik berdasarkan jumlah dapil dan jumlah kursi dan 1 independen. Tapi karena pertimbangan kekurangan anggarannya juga Pemda, kami pahami, coba kami kirimkan jumlah pasangan calon itu jadi 3," jelasnya.
Terpisah, Anggota KPU Sulsel Koordinator Divisi Perencanaan dan Logistik, Marzuki Kadir, membenarkan bahwa Soppeng sudah siap melakukan penandatanganan NPHD.
"Iye tinggal satu, Soppeng, dan kabarnya mereka tinggal menunggu berita acara. Jadi Insyaallah Minggu ini sudah clear semua," ungkap Marzuki.
Menurut dia, angka Rp21 Miliar yang disepakati oleh KPU dan Pemda Soppeng sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan Pilkada nanti.
"Dia kan mau tambah Rp21,5 M, tapi saya bilang kebetulan kemampuan daerah hanya 21, ya saya rasa itu sudah masuk postur itu," tandasnya. (Yadi/B)
