MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Pj Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin mengatakan salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik dapat dilihat dari keterbukaan informasi dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Kata dia, keterbukaan informasi merupakan satu bagian dari negara demokrasi. Bahkan kata dia, untuk OPD yang menggunakan APBD tentu diperlukan keterbukaan informasi, hal itu tentu sebagai wujud transparansi agar tetap dapat diawasi dalam penggunaan APBD.
“Semua OPD yang menggunakan APBD bisa di Uji keterbukaan informasinya, karena salah satu tata kelola pemerintahan yang baik itu adalah keterbukaan informasinya, pemerintahan demokrasi,” tuturnya saat memberikan sambutan pada Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik kepala sejumlah OPD hingga Pemerintahan tingkat Desa di aula Tudang Sipulung Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Rabu malam, (20/12/2023).
Ia mengimbau kepada masing-masing Pemerintah Daerah untuk terus mendorong keterbukaan informasi pada perjalanan pemerintahan.
Untuk Informasi, Pada penganugerah itu sebanyak sembilan OPD lingkup Pemprov Sulsel mendapat penganugerahan.
Penghargaannya terbagi menjadi tiga kategori, yaitu Kategori informatif, Cukup Informatif, dan Menuju Informatif.
Adapun sembilan OPD tersebut adalah sebagai berikut :
Kategori Informatif diraih oleh OPD RSUD Labuang Baji Makassar dan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Sulsel.
Untuk kategori Cukup Informatif itu diraih oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulsel, Badan Penanggulangan Bendana Daerah Sulsel, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sulsel, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Sulsel.
Untuk kategori Menuju Informatif itu diraih oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Sulsel, Dinas Bina Marga Bina Konstruksi Sulsel. (Abu/B)
