MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Ketua-ketua partai politik di Kota Makassar tak ingin ketinggalan untuk menjadi kontestan dalam pemilihan legislatif 2024. Mereka mengincar kursi parlemen baik tingkat kota maupun di level provinsi. Ada yang berstatus petahana, pun ada yang ingin coba-coba naik kelas sekaligus menjadi penantang. Tak ketinggalan ada yang menjadi pendatang baru. Status ketua partai tak jadi garansi akan mulus terpilih.
Peluang ketua-ketua partai untuk terpilih pada 2024, terbilang cukup besar. Syaratnya, mereka harus lebih bekerja ekstra keras untuk meraih simpati pemilih. Calon petahana, penantang, dan pendatang baru tak punya jaminan bisa terpilih.
Ketua Partai Kebangkitan Bangsa Kota Makassar, Fauzi Andi Wawo mengatakan bahwa sebagai petahana tetap meyakini bisa duduk kembali di DPRD Sulsel 2024. Meskipun diakui banyak persaingan di Daerah Pemilihan Makassar A.
"Kami ikhtiar saja karena begitulah memang seharusnya. Kami optimistis bisa terpilih lagi. Setiap partai pasti punya target untuk masuk parlemen," ujar Fauzi, Rabu (17/1/2024).
Anggota DPRD Sulsel itu, menambahkan dari komposisi caleg PKB pada Pemilu 2024 ini terbilang komplit. Dengan begitu, kata dia, target meraih 5 sampai 6 kursi bisa terwujud sehingga perolehan itu merupakan modal berharga untuk mengambil peran dalam menentukan sikap politik di Pilkada Serentak 2024.
"Untuk pemilu kali ini, kami target satu fraksi. Survei PKB menunjukkan tren positif sehingga harus dibarengi kerja maksimal seluruh caleg," imbuh Fauzi.
Menurut dia, PKB Makassar memiliki program dengan menyiapkan anggaran hingga Rp 4 miliar untuk operasional saksi pada pemilu mendatang. Menurut Fauzi, menyiapkan saksi berlapis di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) patut dilakukan. JUmlah saksi yang disiapkan yakni dua kali lipat dari pemilu sebelumnya.
"Langkah itu dilakukan untuk mengantisipasi kecurangan yang terjadi di TPS. Kami siapkan saksi dua di dalam TPS dan empat saksi di luar," beber Fauzi.
Adapun jumlah TPS di Makassar berdasarkan data dari KPU sebanyak 4.004 TPS yang tersebar di 15 kecamatan dan 153 kelurahan.
"Anggaran yang kami siapkan Rp 4 miliar. Anggaran ini berasal dari PKB Makassar dan kontribusi 50 caleg kami," kata dia.
Dana tersebut selain untuk biaya operasional saksi TPS, digunakan pula untuk biaya kuota dan tim hukum yang disebar tiap kelurahan.
"Apa yang kami lakukan ini untuk memenangkan AMIN di Makassar. Makanya kami all out. Karena target kami 70 persen kemenangan,"katanya.
"Kami juga berharap penyelenggara pemilu bisa netral sebab ada kekhawatiran di tengah-tengah masyarakat ada kecenderungan seperti itu," lanjut dia.
Sementara itu, Ketua Partai Gelora Makassar E.Z. Muttaqien Yunus mengatakan, sebagai caleg sangat optimistis bisa lolos di kursi DPRD Kota Makassar pada pileg 14 Februari mendatang.
"Kalau pesimis, berarti bukan petarung," imbuh Muttaqien.
Secara nasional, kata dia, Partai Gelora yakin akan lolos parliamentary threshold dalam Pemilu 2024 nanti. Ia mengungkapkan saat ini caleg Gelora telah melakukan door to door untuk bertemu langsung masyarakat.
"Keyakinan kami, atas kinerja struktur yang semakin baik dan juga kinerja caleg yang juga semakin masif bertemu langsung menemui masyarakat," imbuh Muttaqien.
Sebanyak 50 orang caleg Partai Gelora yang terdaftar di KPU Kota Makassar. Terdiri dari 17 orang perempuan dan 33 orang laki-laki. Muttaqien mengatakan, Partai Gelora Makassar menjembatani para milenial dapat memberi ruang bagi milenial menyuarakan aspirasi dan berkarya di bidang politik.
"Mayoritas dari jumlah tersebut adalah generasi milenial sebanyak 37 orang (74%), gen Z ada 4 orang (8%) sisanya adalah caleg berusia di atas 45 tahun," kata dia.
Partai Gelora Makassar sendiri menargetkan 7 kursi parlemen pada tahun 2024 mendatang. Maka langkah ke depan terus dilakukan hal bersentuhan masyarakat di dapil masing-masing.
Ketua Golkar Kota Makassar, Munafri Arifuddin mengatakan sebagai kader ditugaskan partai untuk maju di Pileg 2024. Setelah itu, akan berpikir langkah politik ke depan.
"Jadi, kami sebagai kader menjalankan tugas partai. Maju caleg adalah bagian dari proses sehingga siapapun itu tetap optimis memberikan kontribusi kursi di parlemen," kata Appi, sapaan Munafri.
Dia mengatakan, Golkar Makassar menargetkan 5 kursi di Pemilu 2019, maka butuh capaian menuju 10 kursi. Artinya dua kali lipat dari target suara di Pileg 2024.
"Untuk tahun 2024 ini kita butuh 10 kursi di DPRD Makassar, inilah yang kita sudah tetapkan dan sekarang bagaimana kita secara organisasi kepartaian bisa menuju kesana," jelasnya.
Ketua Partai Ummat Kota Makassar, Natspul Sulaiman mengatakan untuk saat ini hanya fokus bekerja untuk partai sebagai pendatang baru pada Pemilu 2024. Menurut dia, peluang untuk meraih kursi sangat terbuka mengingat ada beberapa legislator partai lain yang memilih naik kelas.
“Kalaupun bukan saya yang terpilih, pastinya saya akan berusaha agar Partai Ummat bisa meraih kursi," imbuh dia.
Natspul mengatakan posisinya sebagai ketua Partai Ummat Kota Makassar bukan berarti akan bersikap egois untuk mengejar persaingan memperebutkan kursi.
“Kita ini orang beragama. Siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk duduk di DPRD Makassar harus diberi dukungan. Apalagi kalau itu kader sendiri," imbuh dia.
Dirinya menyebutkan jika saat ini 10 Caleg Partai Ummat di Makassar 2 bekerja maksimal. “Jadi 14 Februari nanti Allah yang menentukan siapapun yang duduk di DPRD Makassar. Kami hanya berusaha segala sesuatunya kita kembalikan kepada Allah,” jelasnya.
Ketua Partai Hanura Makassar, Muhammad Yunus menyatakan memiliki keyakinan bisa terpilih kembali. Menurut dia, sebagai pertahana, konstituen juga dipastikan bertambah. “Kami optimis dan berusaha agar bisa duduk kembali,” kata Yunus.
Menurut dia, persaingan di internal pasti ada tantangan. Salah satunya, kata Yunus, caleg lain berpotensi tidak ingin bekerja karena melawan petahana apalagi sebagai ketua partai. Yunus hanya menyebutkan periode lalu sudah ada tanda-tanda seperti itu jika ada caleg tidak fokus bekerja dan ini sudah dia wanti-wanti juga.
“Saat ini kamu gas full dan tetap meminta caleg-caleg yang ada di bawah saya bekerja karena ada nilai sendiri kalau serius bekerja,” ujar dia.
Status ketua Partai belum bisa memberikan jaminan untuk bisa terpilih pada Pemilu 2024 nanti. Direktur Nurani strategic, Nurmal Idrus mengatakan posisi ketua parpol bukanlah jaminan untuk kemudian dengan mudah terpilih.
“Pengalaman selama ini, banyak ketua parpol yang tersandung kalah dengan kader parpol lain.
Semua tergantung cara pendekatan mereka ke pemilih yang ditopang oleh manajemen tim yang bagus dan dukungan finansial,” kata Nurmal.
Nurmal mengatakan, mendorong seluruh caleg-caleg pendatang baru untuk bekerja agar bisa duduk di parlemen sekaligus 'mengalahkan' ketua partai.
“Jadi, kader parpol yang menantang ketua partai harus tetap yakin bahwa kontestasi pemilu adalah persaingan menarik simpati pemilih tanpa melihat posisi mereka di struktur partai,” imbuh dia.
Adapu, Manajer Strategi dan Operasional Jaringan Suara Indonesia (JSI) Nursandy Syam mengatakan caleg yang berstatus incumbent sekaligus ketua parpol tentu dipandang superior.
“Secara umum, faktor itu yang membuat komposisi caleg di dapil incumbent biasanya kurang kompetitif,” katanya.
Kecuali, kata dia, ada target peningkatan kursi yang secara hitungan cukup rasional.
“Biasanya hitungan seperti itu yang bisa meyakinkan caleg-caleg lainnya termotivasi untuk bergerak lebih massif,” ujar Nursandy.
Dia mengatakan, bila ketua partai tersebut berstatus sebagai petahana dan melihat rivalitasnya kurang bergerak maka situasinya caleg incumbent tersebut suka tidak suka harus bekerja sendiri.
“Caleg incumbent harus meningkatkan perolehan suara personalnya untuk menutupi kekurangan suara dalam mengamankan kursi partai,” imbuh dia. (fahrullah-suryadi/C)
