MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Penjabat Bupati Wajo dan Luwu harus segera tancap gas setelah resmi dilantik. Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Bahtiar Baharuddin mengimbau keduanya segera memberi perhatian ekstra terhadap pengendalian harga pangan.
Penjabat Bupati Luwu Muhammad Saleh dan Penjabat Bupati Wajo Andi Bataralifu dilantik di Aula Tudang Sipulung Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Rabu (21/2/2024). Bahtiar mengatakan, kedua penjabat bupati itu punya tugas berat dalam menjaga inflasi di daerah masing-masing.
“Ada tiga daerah yang dijadikan bahan sampling dari BPS untuk inflasi 2024 yaitu Wajo, Luwu, dan Sidrap. Nanti kedua penjabat yang telah dilantik itu harus serius karena tiap minggu akan dipantau oleh pemerintah pusat,” ujar Bahtiar.
Menurut dia, masing-masing wilayah memiliki suplai pasokan pada bahan pokok tertentu sehingga memerlukan penanganan bersama melalui koordinasi lintas daerah.
“Misalnya ada daerah punya stok daging banyak, tapi cabai kurang. Ada yang punya stok cabai, tapi tak punya bawang. Ini yang harus dikelola dengan saling bekerja sama," imbuh dia.
Bahtiar mengatakan, pengendalian inflasi juga merupakan program prioritas Pemprov Sulsel yang juga mengacu pada program pemerintah pusat. Kata dia, Sulsel saat ini masih terbilang aman dalam pengendalian inflasi, koordinasi antarkepala daerah merupakan salah satu kuncinya.
“Kami rapat untuk menemukan bagaimana, apa kekurangannya. Baru kita tangani inflasi. Alhamdulillah ini kan sudah bagus tinggal dipertahankan,” ujar dia.
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi di Sulawesi Selatan mengalami penurunan. Data terbaru BPS Sulsel, Jumat 1 Desember 2023, mencatat inflasi Year on Year (YoY) di bulan November 2023 tercatat 2,79 persen. Sementara inflasi bulan ke bulan ( November 2023 terhadap Oktober 2023) tercatat 0,16 persen.
“Inflasi YoY bulan November 2023 di Sulsel tercatat sebesar 2,79 persen, lebih rendah dibanding inflasi bulan Oktober 2023 sebesar 2,89 persen,” kata Kepala BPS Sulsel, Aryanto.
Bahkan angka inflasi Sulsel lebih rendah dibandingkan nasional. “Inflasi YoY bulan November 2023 sebesar 2,79 persen lebih rendah dibandingkan inflasi nasional 2,86 persen. Inflasi di Sulsel bulan November 2023 juga sesuai target nasional 3 ± 1 persen,” ujar dia.
Penjabat Sekda Sulsel, Andi Muhammad Arsjad mengatakan, inflasi bisa tetap turun dan terkendali, mengingat upaya yang sudah dilakukan selama ini telah terkoordinasi dengan baik, terkonsolidasi dengan baik.
"Kami tidak boleh lengah, karena bisa saja berubah, olehnya itu tetap rutin kontrol pengecekan harga melalui panel harga untuk memastikan harga-harga pangan kita khususnya komoditi penyumbang inflasi dalam tatanan wajar dan terkendali,” ujar dia.
Penjabat Bupati Luwu, Muhammad Saleh mengatakan pengendalian inflasi merupakan bagian dari program prioritas nasional.
“Itu menjadi prioritas nasional yang menjadi prioritas provinsi dan prioritas kabupaten. Setiap minggu ada rapat koordinasi dengan Mendagri terkait pengendalian inflasi,” ujar dia.
Saleh mengatakan, TIPD Luwu akan terus melakukan pemantauan fluktuasi harga pangan di pasaran baik pada tingkat produsen maupun konsumen. Bahkan, kata dia, hal itu juga akan memantau kebutuhan apa saja yang sedang vital di masyarakat.
“Kami akan terus mendorong tim yang ada di kabupaten untuk mengecek fluktuasi harga. Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, itu yang didorong untuk dipenuhi," cetusnya.
Adapun Penjabat Bupati Wajo Andi Bataralifu mengatakan, pengendalian inflasi akan menjadi perhatian utama.
Menurut dia, akhir-akhir ini, inflasi di Wajo itu relatif terkendali. “Ini PR kami untuk dipertahankan. Kalau bisa lebih baik lagi, dengan upaya yang dilakukan selama ini seperti pasar murah,” imbuh dia.
Jamin Investasi
Sementara itu, sala hsatu program prioritas Penjabat Gubernur Bahtiar Baharuddin adalah kenyamanan dan keamanan berinvetasi. Menurut dia, ramainya investor menanam saham di Sulsel tentu dapat menjadi pemantik penambahan jumlah lapangan pekerjaan. Tak hanya itu, kata dia, pentingnya lapangan pekerjaan dibuka seluas-luasnya akan dapat menjawab permasalahan kemiskinan ekstrem di Sulsel.
"Untuk menciptakan lapangan pekerjaan salah satunya melalui pemasifan program ekonomi kerakyatan baik pada bidang tani maupun UMKM," kata Bahtiar.
Menurut dia, untuk menjawab tantangan modal pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan pihak perbankan yang ada di Sulsel untuk memberikan kemudahan dalam mendapatkan modal masyarakat pelaku ekonomi dalam bidang pertanian pun bidang usaha lainnya.
“Bagaimana menciptakan lapangan kerja, harus punya modal. Sekecil apapun harus pakai modal,” ujar Bahtiar.
Pelaksana harian Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sulsel, Idham
Kadir menyampaikan, tahun 2024 ini target realisasi investasi DPMPTSP Sulsel sebesar Rp 14,55 trilliun. Menurut dia, target itu sudah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Kalau target pusat realisasi investasi itu Rp 17,15 triliun, dan kami dalam RPJMD Sulsel Rp 14,55 triliun,” beber dia.
Sebelumnya Idham menyampaikan realisasi investasi di Sulawesi Selatan untuk tahun 2023 mencapai Rp16,451 triliun. Dia mengatakan, realisasi investasi itu terdiri dari Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp4,983 trilliun dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp11,468 triliun.
Realisasi investasi berdasarkan sektor pada tahun 2023 yakni pertambangan Rp2,963 Triliun (18,01 persen); industri logam dasar, barang logam, bukan mesin Rp 2,891 (17,58 persen); transportasi, gudang, dan telekomunikasi Rp 2,059 triliun (12,52 persen); perumahan, K.I, dan perkantoran Rp 1,636 Triliun (9,95 persen); perdagangan dan reparasi Rp 1,560 Triliun (9,48 persen). (abu hamzah/C)
