Elite Demokrat Sulsel ‘Terpental’

  • Bagikan

MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Proses rekapitulasi suara di Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Selatan masih berjalan, Meski begitu, sejumlah calon anggota legislatif yang juga merupakan elite partai dipastikan tak kebagian jatah dalam perebutan kursi di parlemen. Partai Demokrat Sulsel, misalnya, tak mampu meloloskan beberapa pengurus inti ke parlemen.

Ketua Demokrat Sulsel, Ni'matullah, Sekretaris Haidar Majid, Bendahara Nurlida Sallengke, dan Ketua Badan Pemenangan Pemilu Demokrat Sulsel, Andi Januar Jaury Dharwis harus tersingkir dari kontestasi lima tahunan ini. Ni'matullah yang berambisi naik kelas ke DPR RI, tak mampu berbuat banyak dalam menggalang suara di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan Dua.

Wakil Ketua DPRD Sulsel tersebut kalah tenar dari kolega sesama caleg internal, Andi Muzakkir Aqil. Perolehan suara Ni'matullah berada di urutan ketiga di internal Demokrat.

Sekretaris Demokrat Sulsel, Haidar Majid juga demikian. Berstatus sebagai petahana di Dapil Makassar B untuk DPRD Sulsel, bukan jaminan memuluskan langkah untuk kesekian kalinya ke parlemen. Haidar dan Bendahara Nurlinda Salengke gagal mempertahankan dua kursi yang menjadi langganan partai berlambang Mercy di dapil tersebut.

Setali tiga uang dengan Ketua Bappilu Demokrat Sulsel, Andi Januar Jaury Dharwis juga harus kehilangan kursi di Dapil Makassar A untuk DPRD Sulsel. Januar kali ini harus mengakui kekuatan Fatma Wahyuddin yang naik kelas dari DPRD Kota Makassar menuju parlemen provinsi.

Selain kekalahan elite Demokrat Sulsel, kehilangan kursi di sejumlah dapil ikut menambah deretan kegagalan partai ini bersinar di Pemilu 2024. Demokrat tak mendapat kursi di Dapil Tiga Sulsel yang meliputi Gowa dan Takalar, setelah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memastikan mengunci dua kursi. Sementara di Dapil Empat (Jeneponto, Bantaeng, dan Selayar) Demokrat kalah bersaing dengan partai lain.

Di Dapil 6 (Maros, Pangkep, Barru, dan Parepare), para caleg pendatang baru Demokrat tidak bisa memanfaatkan pergerakan. Satu kursi yang diduduki Ni'matullah di dapil ini direbut oleh Partai NasDem yang mengunci dua kursi.

Ketua Organisasi Kaderisasi Keanggotaan (OKK) Partai Demokrat Sulsel, Aslan mengatakan perolehan kursi di DPRD Sulsel dipastikan berjumlah tujuh buah. Aslan menolak membeberkan di dapil mana saja kursi tersebut diperoleh.

“Yang sudah pasti baru tujuh kursi untuk DPRD provinsi,” ujar Aslan.

Dia berharap ada keajaiban penambahan kursi dari Dapil Tiga karena sampai saat ini, perhitungan di tingkat provinsi belum selesai. Kursi tersebut bisa dapatkan jika PPP hanya memperoleh satu kursi.

“Mudah-mudahan dapat kursi terakhir Gowa-Takalar,” imbuh Aslan.

Aslan pun memastikan Demokrat Sulsel kehilangan kursi di tiga dapil yakni Sulsel 2 (Makassar B), Sulsel 4 (Jeneponto, Bantaeng, Selayar) dan Sulsel 6 (Maros, Pangkep, Barru, Parepare). Dia mengakui, kekuatan caleg partai lain lebih mumpuni ketimbang jagoan-jagoan Demokrat.

“Teman-teman caleg tetap bergerak, tapi fakta di lapangan berubah sekali. Pileg sekarang jauh berbeda dibanding pada 2019,” ucap dia.

Pengamat politik dari Universitas Hasanuddin Profesor Sukri Tamma mengatakan dalam suatu pemilihan, terdapat persaingan keras untuk bisa mendapatkan dukungan. Apalagi, kata dia, masyarakat disajikan banyak pilihan dan tawaran dari berbagai caleg.

“Tentu masyarakat lebih banyak memilih yang selalu melakukan komunikasi dan melakukan pendekatan serius,” ujar Sukri.

Menurut dia, para petahana yang juga sebagai pengurus inti partai tidak seinovatif dari para pendatang baru di internal partai. Apalagi masyarakat dalam menentukan pilihan tidak lagi melihat partai, tapi lebih kepada figuritas kandidat.

“Pemilih lebih melihat sosok calon dan program yang akan dikerjakan saat terpilih nantinya," imbuh Sukri.

Sukri menyebutkan gagalnya para pengurus partai apalagi berstatus petahana menjadi tanda tanya.

“Artinya ada kesenjangan bagi pengurus dan para pendatang baru. Ini yang harus menjadi evaluasi dan catatan para pengurus partai," kata Sukri.

“Posisi sebagai pengurus dan sebagai petahan tidak menjamin walau diasumsikan dia sebagai pengurus apalagi sebagai petahana,” sambung dia.

Sementara itu, Partai Gerindra Sulsel sudah hampir dipastikan kehilangan kursi di Dapil Makassar B untuk DPRD Sulsel. Tapi, Sekretaris Darmawangsyah Muin mengatakan masih menunggu keputusan resmi dari KPU Sulsel.

“Nanti saya sampaikan setelah penetapan KPU, apa yang kurang dan apa yang kami lakukan ke depan,” kata Darmawangsyah.

Meski kehilangan kursi di Dapil Makassar B, tapi Gerindra sudah memastikan mengunci 13 kursi dengan mendudukan dua kader di Dapil Makassar A dan Dapil Soppeng-Wajo.

“Selama ini kami stagnan dengan perolehan 11 kursi. Tapi kami bisa menambah walau masih ada kekurangan-kekurangan," imbuh dia.

Wakil Ketua DPRD Sulsel ini menyebutkan di tangan Andi Iwan Darmawan Aras telah memberikan efek luar biasa untuk Gerindra Sulsel.

“Tapi pastinya kami bersyukur karena Pemilu 2024 ini mampu menambah DPR RI menjadi lima kursi begitu juga DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten mampu menambah kursi,” ujar dia.

Di Partai Keadilan Sejahtera Sulsel, mengklaim telah mengunci enam unsur pimpinan DPRD di kabupaten/kota. Ketua Bappilu PKS Sulsel, Arfianto mengatakan memperoleh tujuh kursi di DPRD Bulukumba. Menurut dia, hal itu mengejutkan karena bisa menggeser dominasi PPP yang unggul pada Pemilu 2019.

Selain Bulukumba, PKS Sulsel juga hampir pasti mengunci unsur pimpinan di lima kabupaten/kota. Mulai dari Kota Makassar, Bantaeng, Sidrap, Bone dan Kepulauan Selayar.

"Jadi, selain Bulukumba, tentu saja ada beberapa daerah potensi kami dapatkan unsur pimpinan," kata Arfianto.

Dia juga mengklaim bahwa di Pileg 2024 memberikan efek luar biasa bagi PKS Sulsel. Di tingkat Kota Makassar, PKS berhasil meraih kursi bisa menduduki kader menjadi wakil Ketua. Di Kabupaten Bone juga mengalami hal serupa.

Saat ini, PKS Kota Makassar masuk radar kursi pimpinan DPRD Kota Makassar 2024/2029. Partai yang dipimpin Ahmad Syaikhu ini mencatatkan rekor baru jika berhasil menduduki kursi pimpinan di DPRD Makassar. Enam kursi sudah pasti disabet PKS Makassar pada pertarungan pileg ini. Masing-masing 1 kursi di Dapil I, satu kursi di Dapil III, dan dua kursi di Dapil IV dan V.

"Makassar unsur pimpinan, karena peroleh enam kursi. Kami tengah mengejar kursi ke tujuh. Kemudian masih menunggu Bone. Kalau bisa dapat Dapil 4 Bone, PKS akan jadi pimpinan juga," beber Arfianto.

Di Selayar, PKS mampu menggeser Gerindra di unsur pimpinan DPRD. PKS memperoleh 4 kursi dari sebelumnya 2 kursi. Sementara Gerindra dari 3 kursi menjadi 1 kursi di Pileg 2024.

Arfianto sendiri maju di Dapil 5 Kepulauan Selayar meliputi Bontoharu dan Bontosikuyu. Dia meraih kursi ke-5 dari enam kursi di Dapil tersebut.

Sedangkan, Ketua PKS Kota Makassar Anwar Faruq, mengatakan bila merujuk dari perhitungan internal PKS, maka peluang meraih 6 kursi dan dua kursi di Dapil Makassar IV dan Makassar V. Meski begitu, Anwar meminta kepada seluruh perangkat saksi PKS untuk tetap fokus mengawal surat suara di wilayahnya masing-masing untuk memastikan tidak terjadi tindakan kecurangan.

"Kami berharap untuk para saksi dan tim internal PKS tetap jaga surat suara dan perhitungan resmi KPU di wilayahnya masing-masing," imbuh dia.

Adapun, Partai Solidaritas Indonesia Toraja Utara membuat sejarah dengan meraih dua kursi di daerah itu. Dari 24 kabupaten/kota di Sulsel hanya Toraja Utara yang mampu pecah telur di Pileg 2024 ini.

“Kami mampu meraih 2 kursi dan itu semuanya ada di Toraja Utara,” kata Ketua PSI Sulsel, Muhammad Surya.

Surya mengatakan, capaian tersebut mampu didapatkan berkat kerja-kerja cerdas para caleg.

“Tentu ini juga kerja sama semua Caleg karena tidak mungkin hanya satu orang bekerja, tapi pasti ada kerja kolektif caleg yang ada di sana (Toraja Utara),” imbuh dia.

Untuk 23 daerah lain yang sampai saat ini belum memperoleh kursi. Padahal PSI bukan pertama kali ikut kontestasi politik, tapi Pemilu 2019 lalu pun pernah ikut tapi belum mendapatkan kursi.

Surya menyebutkan Pemilu 2024 ini hanya sebagian kecil dapil kabupaten/kota yang memiliki caleg karena masih ada daerah yang kepengurusannya masih kosong.

“Ada sekitar 11 daerah yang kosong kepengurusan PSI sehingga kami tidak memiliki caleg juga di daerah tersebut,” beber dia. (fahrullah-suryadi/C)

  • Bagikan